Lagi-lagi instruksi Jokowi menuai kontroversi. Kali ini Jokowi menginstruksikan pemotongan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Pertahanan berada di urutan paling atas dari 15 kementerian dan lembaga yang nilai pemangkasannya paling bear, yakni Rp. 7,3 T. Di posisi dua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang anggarannya dipangkas Rp. 6,9 T. Sementara Kementerian Pertanian ditangga selanjutnya dengan nilai pengurangan Rp. 5,9 T.
Secara total, pemotongan anggaran 15 Kementerian dan lembaga mencapai Rp. 64,7 T dari total pengurangan Rp. 137,6 T. “Dari 15 itu termasuk kami (Kemenkeu) dipotong Rp. 3,5 T, “ kata Sri Mulyani saat rapat dengan komisi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.
Anggaran kementerian di amputasi untuk mengurangi tingkat pemborosan di kementerian dan lembaga. Seperti yang kita ketahui kementerian dan lembaga sering mengadakan studi banding ke luar negeri dan kunjungan ke beberapa Negara yang sebenarnya kurang begitu dibutuhkan.
Kontra terhadap pemangkasan anggaran di kemnetrian dan lembaga, Direktur Center of Budget Analysis (CBA) mengatakan, pemotongan anggaran yang didasarkan pada instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 bisa melemahkan kinerja kementerian dan lembaga yang bekerja di wilayah hukum.
“Instruksi presiden ini sadis, karena anggaran penegakan hukum akan diamputasi” Ujar Uchok melalui ketrangan persnya.
Uchok khawatir, pemotongan anggaran untuk kebutuhan dankepentingan penegakan hukum akan berakibat pada hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Minimnya anggaran, dikhawatirkan memperlambat kinerja pemberantasan korupsi. Bisa-bisa aparat hukum jadi mandul lantaran minim anggaran. sumber: Sindonews.com
Saya kurang sependapat dengan pernyataan Bung Uchok, seharusnya kinerja kementerian dan lembaga harus tetap stabil. karena, pemangkasan anggaran ini ditujukan untuk kebutuhan dan keperluan yang dianggap kurang penting. Selain hal itu, seperti yang kita ketahui keadaan perekonomian Indonesia saat ini sedang lemah. Jika anggaran kementerian dan lembaga masih tinggi tentu akan mempersulit keadaan ekonomi di Indonesia.
Tahukah anda? dalam artikel di atas Uchok berperan sebagi khalayak dalam komunikasi politik. Mengapa demikian? hal ini di karenakan Uchok merupakan seseorang yang menerima pesan dari informasi politik. Khalayak ini juga bersifat sementara sebab saat giliran berikutnya si penerima pesan juga akan memprakarsai pesan berikutnya. Saat itulah khalayak menjadi komunikator.
DAFTAR PUSTAKA
nasional.sindonews.com/read/1136558/12/instruksi-presiden-melemahkan-kinerja-kementerian-dan-lembaga-1472974705 (Di akses tanggal 5 September 2016 pkl. 09.14 WIB)
