Mengapa MK Menghapus Syarat Ambang Batas Parlemen 4 Persen dalam Pemilu 2029?

Mahkamah menyatakan kebijakan ambang batas parlemen telah menghilangkan hak masyarakat sebagai pemilih, apalagi jumlah suara yang lebih banyak terabaikan karena suatu partai tidak mencapai ambang batas parlemen.

Pemenuhan Prinsip Proporsionalitas

MK menilai penetapan besaran atau persentase ambang batas parlemen yang tidak berdasarkan metode dan argumentasi yang memadai menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu proporsional.