Di Indonesia tercinta ini , gurita korupsi sudah berurat berakar, saat ini dibutuhkan kemauan dan komitmen luar biasa dari seluruh penegak hukum untuk memberangusnya . Sayangnya, sepertinya ini masih jauh dari angan-angan untuk direalisasikan.
Untuk memerangi korupsi, ketegasan merupakan keharusan dan harus dengan gerak cepat . Namun, di negeri ini, penegak hukum justru kerap bersikap lembek. Untuk memerangi korupsi, gerak cepat amat dibutuhkan. Namun, di negeri ini penegak hukum malah gemar berlambat-lambat.
Dari data bahwa hingga Juni 2014, BPK telah menyampaikan 437 temuan yang mengandung unsur pidana dengan nilai Rp33,4 triliun. Dari jumlah itu, 60 temuan belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan 10 temuan belum bisa dipastikan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.
Mungkin kelambanan penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan BPK yang terindikasi tindak pidana salah satunya akibat perbedaan sudut pandang. Di satu sisi, auditor BPK menilai sebuah kasus sudah jelas mengandung unsur pidana, tetapi di sisi lain penegak hukum menilai tidak ada bukti kuat mengenai tindak pidana itu.
Di saat ini ,para koruptor dan calon-calon koruptor terus saja mengganas, menjadi aneh jika kita masih terjebak pada perbedaan sudut pandang soal penyelewengan uang negara. Sudah saatnya beda persepsi seperti itu diakhiri. Sudah saatnya pula seluruh pihak yang berkepentingan memberantas praktik busuk bernama korupsi menyatukan sikap.
Kelambanan dalam mengusut setiap temuan penyimpangan akan menumbuhkan niat dan menyuburkan keberanian para perampok uang rakyat. Perang melawan koruptor sudah dengan durasi yang amat panjang dan melelahkan. Hanya ketegasan, kecepatan bertindak, dan konsistensi yang akan mengantarkan Republik ini sebagai pemenang dalam perang itu.
Itulah yang kita harapkan dari seluruh penegak hukum. Kelambanan aparat harus menjadi cerita usang . Ayo sama sama kita berantas korupsi , untuk Indonesia lebih baik .
Naibaho