Setelah dilantik, kabinet Prabowo Gibran ditunggu merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye. Dibandingkan dengan pilpres sebelumnya, platform kebijakan pasangan ini tidak terlalu rinci dijelaskan selama debat capres  maupun kampanye tatap muka. Yang mungkin terang dalam ingatan publik adalah program makan siang gratis. Program ini oleh beberapa analis diragukan akan direalisasi mengingat anggaran yang sangat besar.
Dii tengah defisit APBN dan keterbatasan fisikal, realisasi program makan siang mungkin mengorbankan anggaran sektor lain. Setelah memerintah, beberapa pekerjaan rumah sudah menanti untuk mewujudkan Indonesia  maju, seperti mimpi yang ditawarkan pada pemilih dalam pemilu 2024.
Pekerjaan pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Prabowo mewarisi ekonomi yang relatif stabil. Meskipun demikian pertumbuhan harus perlu dijaga dan ditingkatkan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 %tahun 2023. Sumber utama adalah permintaan domestik, industri manufaktur dan perdagangan. Pemerintah optimis ekonomi tumbuh 5,2 % di 2025 dan meningka jadi 5,3,-5,6 % di 2025 (https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/).
Proyeksi pertumbuhan ini di tengah tantangan gejala deindustrialisasi, jumlah utang yang membengkak, subsidi dan impor BBM yang besar dan angka pengangguran yang cukup tinggi. BPS mencatat angka pengangguran terbuka 7,86 juta Jjiwa pada Agustus 2023 atau 5,32 % dari total angkatan kerja nasional. Tingkat pengangguran mungkin lebih tinggi jika pengangguran tertutup juga dihitung. Beberapa propinsi memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari angka pengangguran nasional. Banten paling tinggi yakni 7,52 %, Jawa Barat 7,44 persen, Kepulauan Riau 6,80 persen, Jakarta 6,53 persen dan Maluku 6,31 persen.
Pertumbuhan ekonomi tinggi adalah resep utama untuk mengurangi pengangguran. Revitalisasi sektor manufaktur akan menjadi kebijakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Yang mencemaskan adalah naiknya angka pengangguran angkatan kerja terdidik. Sementara pengangguran tenaga kerja berpendidikan rendah justru mengalami penurunan.
Mengutip BPS, Kompas.id (27/11/2023) melaporkan angka pengangguran angkatan kerja berpendidikan SD sampai SMA/SMK menunjukkan penurunan antara Agustus 2022-Agustus 2023. Lulusan SMA yang belum bekerja, misalnya, turun dari 3,59 % ke 2,56 %. Sebaliknya Diploma 1,2,3 naik dari 4,59 % ke 4,79 %, sedangkan lulusan Diploma 4, S1,S2 dan S3 yang masih menganggur mencatat kenaikan  dari 4,80 ke 5,18. Pengembangan sektor ekonomi formal, jasa maupun manufaktur ada kebutuhan nyata untuk menyerap tenaga kerja terdidik.
Kebijakan pajak adalah isu lain. Di tengah keterbatasan anggaran dan utang besar, nampaknya pajak akan menjadi sumber pendapatan negara. Ada dua pilihan kebijakan pajak yakni menaikkan pajak dan memperluas jenis pajak. Kebijakan pajak sebaiknya bersifat selektif. Kenaikan pajak berlebihan akan mencipatkan disiinsentif bagi dunia usaha. Porsi pajak kekayaan dan pendapatan yang terlalu besar membuat pengusaha berpikir dua kali memperluas usaha baru karena akan membayar pajak yang makin besar. Padahal perluasan usaha, terutama di sektor ril seperti manufaktur membantu menyediakan lapangan kerja formal bagi angkatan kerja terdidik.
Perluasan jenis pajak jangan sampai membebani kelompok masyarakat kelas bawah, sektor informal dan usaha kecil. Potensi pajak di sektor ini sangat besar. Australia, misalnya, memberlakukan GST (good and services tax), pajak barang dan jasa, yang mencakup semua jenias kegiatan produktif. Potong rambut, penerjemah, tutor di universitas, les privat, penyewa kamar, sampai kegiatan ekonomi berskala besar harus membayar pajak. Jika perluasan pajak hendak dilakukan, pemerintah dapat menetapkan standar skala usaha tertentu, dengan tingkat keuntungan tertentu, yang harus membayar atau dikecualikan dari pembayaran pajak.
Keamanan Energi dan Transisi
Keamanan energi masih harus menjadi perhatian pemerintah lima tahun ke depan. Produksi minyak dalam negeri belum mengalami peningkatan, karena itu impor BBM masih tinggi. Upaya menaikkan produksi minyak dalam negeri menjadi keharusan. Transisi energi, dalam bentuk peningkatan produksi dan konsumsi eneri baru dan terbarukan perlu dilanjutkan. Prabowo dan kabinet perlu merubah kebijakan-kebijakan yang menghambat pertumbuhan EBT.
