Presiden RI Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk berkomitmen memberantas praktik pungutan liar (pungli), terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Jokowi ditunjukan saat meninjau langsung operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Peruhubungan beberapa waktu lalu. Ia pun meminta seluruh kepala daerah untuk mengatasi masalah pungli tersebut. (sumber: kompas.com)
Sementara di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto secara tegas mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli di seluruh Indonesia.
Danny mengatakan masalah pungli ini adalah masalah klasik yang sudah mengakar di dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pungli ini juga seolah menjadi lumrah karena masyarakat mau tidak mau harus berhadapan dengan para oknum birokrat yang tidak bertanggungjawab untuk mengurus administrasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat untuk tidak tinggal diam jika melihat praktik pungli di sekitar Pemkot Makassar. Menurutnya praktik pungli bisa diberantas jika semua lapisan masyarakat bisa terlibat aktif. Peran tersebut bisa ditunjukkan dengan turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik pungli oleh aparat di lingkungannya.
Danny pun akan membuat satu badan khusus dan call center yang menampung semua laporan masyarakat akan menindak oknum-oknum yang ada dalam Pemkot Makassar. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai arsitek ini juga menggandeng kerja sama dengan para jurnalis di Makassar dalam upaya memerangi pungli.
"Saya sudah kerja sama dengan wartawan media-media di Makassar. Dapat info atau data, termasuk rekaman video, saya langsung turun OTT pungli," kata Danny.
Kalau kita jauh melihat ke belakang, sebelum Presiden Jokowi menyerukan pemerantasan pungli, Danny sudah kerap melakukannya. Bukan hanya ‘pepesan kosong’, pria yang akrab disapa Danny ini pernah memecat dua kepala sekolah di Makassar karena terlibat pungli pada tahun 2015 lalu. Mereka adalah Kepsek SMA Negeri 1, Sakaruddin dan Kepsek SDN Percontohan PAM, Safaruddin.
Bahkan sebelum itu, Danny selalu melakukan inspeksi mendadak ke pusat-pusat pelayanan publik seperti kelurahan, dinas perhubungan, dan lain sebagainya. Danny yang memiliki slogan ‘pemimpin adalah pelayan rakyat’ memang sangat konsisten dalam memegang amanah. Bukan hanya soal pungli, namun semua aspek pelayanan publik lainnya tidak pernah luput dari perhatiannya, mulai dari pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain.
Terkait anggaran, Pemkot Makassar juga salah satu yang terbaik di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Piagam Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2015 lalu karena dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya.
Khusus pada tahun anggaran 2015, BPK menentukan penilaian berdasarkan akrual basic di mana setiap laporan keuangan yang disusun berdasarkan waktu transaksi keuangan. Tingkat kerumitannya lebih tinggi dibanding sistem yang digunakan sebelumnya.