Early Marriage, Bagaimana dengan Komitmen Pemerintah di Tahun 2030?

UU ini sangat bertentangan dengan komintmen Indonesia untuk mengikuti komitmen dunia yaitu menghapus pernikahan dini pada 2030 pada SDGs. Kemudian, Sejak tahun 2003, Kementrian Kesehatan RI telah mengembangkan model pelayanan kesehatan yang disebut dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Dan ciri khas pelayanan ini adalah peningkatan kemampuan remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). 

Kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi juga terdapat dalam Program Generasi Bencana (GenRe) yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).1Tentunya implemetasi kegiatan ini sangat penting dan capaian yang dilakukan harusnya terbukti dalam catatan laporan dengan menurunnya angka kasus kejadian pernikahan dini. 

Selain itu, puskesmas juga memiliki program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang memiliki kriteria melakukan pembinaan pada minimal satu sekolah, melatih kader kesehatan remaja disekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid binaan, memberikan pelayanan konseling pada semua remaja. Puskesmas sebagai unit fungisonal per wilahyah di Indonesia memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi ini. Selain itu PKPR ini bisa dimasukkan sebagai upaya wajib puskesmas karena upaya wajib pada puskesmas hanya terdapat KIA, KB, imunisasi, nutrisi.

Referensi

• Kemekes RI. Infodatin situasi kesehatan reproduksi remaja. [year unknown]. Cited on 26 August 2017.  
• CNN. Fenomena pernikahan dini dan solusinya. 106. Cited on 26 August 2017.  
• Badan Pusat Statistik. Kemajuan yang tertunda: analisis data perkawinan usia anak di indonesia. 2016. Cited on 26 August 2017.
• Kemenkes RI. 2015 Profil Kesehatan Indonesia. 2015. Cited on 26 August 2017.