Partai politik memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah manajemen konflik. Berkaitan dengan fungsi tersebut, partai politik bertugas untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan ataupun cara-cara yang dilakukan oleh partai, seperti sering mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya biasa sampai luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai yang berskala besar ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah.
Lalu pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh partai politik di Indonesia ? Apabila dikaitkan dengan realitas yang saat ini sedang berkembang dalam masyarakat, bisa dipastikan sebagian besar orang akan menjawab belum. Bahkan orang awam pun akan mampu menilai bagaimana kinerja partai politik masa kini. Partai politik yang seharusnya digunakan untuk menampung dan mengakumulasikan aspirasi yang berasal dari masyarakat malah terkesan hanya memperhatikan kepentingan internal partai.
Hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui isu politik yang sedang bergulir saat ini, yaitu Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Bukannya melakukan proses rekruitmen politik yang baik, beberapa partai politik malah sibuk dengan urusannya sendiri, menciptakan konflik internal mereka sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat tingkat kepercayaan publik pada partai politik semakin menurun. Masyarakat akan berfikir, bagaimana mungkin fungsi manajemen konflik dalam masyarakat akan mampu berjalan dengan baik apabila mereka sendiri tidak mampu menyelesaikan kisruh yang terjadi pada internal partai.
Fakta lain yang juga memperkuat opini buruk publik mengenai kinerja parpol di Indonesia adalah penarikan uang survei bagi bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh beberapa partai. Uang survei ini akan digunakan untuk survei internal yang bertujuan mengetahui elektabilitas dan nominasi kandidat untuk diusulkan kepada pengurus pusat partai. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dengan tegas melarang partai politik untuk meminta "uang mahar" atau "uang perahu" kepada calon kepala daerah. Dengan adanya fenomena tersebut, partai politik seperti dengan terang-terangan memperlihatkan bahwa satu-satunya hal yang mereka cari adalah keuntungan materi (profit oriented).
Dengan adanya Pilkada serentak, tidak menutup kemungkinan bahwa parpol akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Salah satunya melalui uang survei tadi, semakin banyak bakal calon kepala daerah yang mendaftar pada suatu partai, maka keuntungan yang didapat oleh partai yang bersangkutan akan semakin banyak. Lalu apakah hal ini sejalan dengan berbagai fungsi yang dimiliki oleh partai politik, tentu saja tidak. Dengan munculnya berbagai pemberitaan di media massa seperti sekarang, masyarakat akan semakin sulit untuk menaruh kepercayaan kepada partai politik. Karena opini yang terus terbentuk dalam benak publik adalah tidak ada tugas mulia yang diemban oleh partai politik, hanya keuntungan materi semata yang mereka cari.
Â
