[caption caption="Nasionalisasi Freeport (www.berdikarionline.com)"][/caption]
Desakan agar Freeport di nasionalisasi terus mengemuka. Penjajah berkedok korporasi asal Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan perut bumi Papua itu memang sudah saatnya enyah. Kekayaan nusantara sudah seyogyanya dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi, dikelola anak negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saat ini, kita memiliki momentum yang cukup bagus. Freeport tengah kalang kabut akibat harga sahamnya di Amerika sana terus jatuh. Mereka pun tengah berupaya keras memperpanjang izin ekspor bahan mentah dari Indonesia untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Smelter yang dijanjikan dibangun pun tak kunjung terealisasi. Disaat yang sama, mereka juga sudah mengajukan divestasi tahap kedua ke pemerintah.
Momentum-momentum itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk menaikan posisi tawar pemerintah Indonesia dan mengambil keuntungan bagi kita. Harga saham yang anjlok bisa digunakan untuk menekan agar saham mereka bisa dibeli dengan harga murah. Izin ekspor harus diberikan jika dan hanya jika Freeport sudah membangun smelternya di dalam negeri. Setelah itu, langkah-langkah nasionalisasi atau minimal renegosiasi kontrak yang lebih menguntungkan republik harus segera diambil.
Saat ini, pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi dan Jusuf Kalla lumayan keras berupaya untuk meningkatkan nilai tawar dalam renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Kita perlu apresiasi itu. Namun, Freeport tentu tak tinggal diam. Berbagai maneuver dan upaya tentu dilakukan perusahaan itu, plus dukungan pemerintah Amerika Serikat agar tembaga dan emas Papua tetap dalam genggaman mereka.
Kasus ‘papa minta saham’ selain sudah berhasil melengserkan Setya Novanto juga secara tidak langsung menunjukan kekuatan Freeport dalam menggoreng isu Freeport agar menguntungkan mereka. Kasus itu juga digunakan sebagai upaya untuk melunakan Jokowi dan upaya adu domba. Jokowi dibenturkan dengan Jusuf Kalla, Sudirman Said, Luhut Binsar Panjaitan sekaligus dengan DPR.
Oleh karena itu, penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tipudaya Freeport. pemerintah Jokowi sendirian tak cukup untuk mengalahkan Freeport. Niat baik pemerintah Jokowi harus didukung oleh semua pembantunya mulai dari Wakil Presiden dan segenap jajaran menterinya. Siasat busuk Freeport pun perlu dilawan dengan bersinergi bersama parlemen. Dukung upaya DPR yang sudah mengeluarkan gagasan Pansus Freeport. Rakyat, Pengamat dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu mendukung upaya ini atas nama merah putih.
Dengan berbagai gabungan kekuatan niscaya Republik Indonesia bisa merebut kembali kedaulatan yang telah lama diduduki paksa oleh Freeport di Papua. Mari, demi Merah Putih kita bahu membahu mendukung pemerintah dan Pansus Freeport di DPR. Sudah saatnya imperialisme Freeport di tanah air berakhir.
http://www.beritasatu.com/nasional/335645-dpr-berharap-jokowi-jk-dukung-pansus-freeport.html
