Kita tahu media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram memiliki kebijakannya tersendiri terhadap penggunanya. Jadi mengaitkan segala permasalahan seperti pemblokiran akun dengan ulah pemerintah atau aparat sangatlah tidak tepat. Lagipula, banyak juga akun yang dinilai pro pemerintah yang malah disuspend permanen oleh media sosial Twitter, seperti akun El Diablo.
Sebelum LBH Yogyakarta meminta klarifikasi ke kominfo atas akun Wadas Melawan yang sempat menghilang, ada baiknya dicek ulang ke admin yang bersangkutan. Apakah ada keterangan resmi dari Twitter bahwa suspend tersebut dilakukan atas permintaan kominfo. Karena kalau hanya dugaan-dugaan saja yang ada malah menimbulkan fitnah dan turunnya kepercayaan publik.
Untungnya Menkominfo, Johnny Plate segera mengklarifikasi bahwa kementriannya tidak terkait dengan pemblokiran sementara akun wadas melawan. Klarifikasi yang diberitakan beberapa media menistream ini harusnya sudah menjawab tuduhan palsu tersebut. Bukan berarti karena konflik di wadas cenderung kontra pemerintah lantas kominfo seenak hati memberangus akun-akun besar yang dianggap menolak.
Saya pribadi sangat setuju dengan ucapan Johnny Plate bahwa kebebasan berpendapat di dunia maya masih dijamin sejauh tak melanggar kaidah yang berlaku. Dalam hal ini, kominfo sudah memiliki panduan terkait akun yang dibredel, diantaranya mereka yang dianggap menimbulkan ujaran kebencian, bermuatan SARA, berpotensi memecah belah atau akun yang memanfaatkan media sosial untuk menebar hoaks, menipu masyarakat dan lainnya.
Sejalan dengan kominfo, situs media sosial seperti Twitter dan Facebook sejatinya memiliki panduan sendiri terkait akun yang dibekukan. Bisa jadi akun tersebut terbukti melanggar ketentuan Facebook atau Twitter. Bisa juga banyak akun yang kontra terhadap postingan atau konten yang dibuat lantas beramai-ramai melakukan "ras" terhadap akun tersebut. Apalagi akun dengan follower besar yang biasanya memancing pro dan kontra hingga provokasi.
Mereka yang merasa kontra pemerintah jangan lebih dulu menebar isu negatif adanya pembungkaman pendapat. Mereka harus melihat fakta bahwa akun-akun pro pemerintah seperti El Diablo juga berkali-kali disuspend di Twitter. Pegiat media sosial Denny Siregar juga pernah mengalami kejadian pemblokiran sementara. Bedanya akun-akun pro pemerintah tak latah meminta klarifikasi kominfo. Mereka sadar diri bahwa media sosial memang tempat berkumpulnya para pengguna, baik masyarakt pendukung pemerintah maupun pendukung oposisi.
Memang sangat disayangkan pada peristiwa Wadas, banyak yang memojokkan pemerintah karena proyek Bendungan Bener yang dianggap mengganggu mata pencaharian hingga lingkungan sekitar. Ini yang harusnya dipikirkan matang oleh masyarakat setempat tanpa banyak ikut campur pihak luar. Di setiap pembangunan, memang harus ada satu atau hal lain yang dikorbankan. Tapi, ini juga tak semata-mata menguntungkan para cukong seperti yang diplesetkan oposisi. Justru masyarakat sekitarlah yang nanti akan menikmati hasilnya.
Sebagai contoh proyek pelebaran jalan di Surabaya di bawah walikota Risma dulu. Bisa dibayangkan berapa banyak rumah, ruko, dan bangunan pinggir jalan yang diratakan untuk pelebaran jalan. Apakah mereka tidak kehilangan pekerjaannya, tentu jawabannya iya. Meski pemerintah setempat menjanjikan ganti rugi yang tinggi, tapi ada kenyamanan yang tak mungkin bisa dibeli saat hunian kita tergusur oleh proyek pemerintah. Namun, hal ini tak berlangsung lama, karena nyatanya warga Surabaya sendiri yang nantinya menikmati buah pembangunan pemkot Surabya.
Begitu juga pembangunan Bendungan Bener yang sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dijadikan cara oleh sejumlah elit parpol untuk menjatuhkan lawan. Seperti tuduhan bahwa Ganjar penyebab masalah Wadas hingga terseretnya bupati asal Demokrat dan juga tuduhan Hasto dibalik kepemilikan tambang. Tentu saja cerita-cerita tersebut hanya bumbu elit yang dibuat besar karena mereka memiliki kepentingan masing-masing.
Sebagai rakyat yang waras, masyarakat setempat jangan sampai ikut terprovokasi. Suarakanlah apa yang benar-benar menjadi kepentinga  warga, jangan sampai mengakomodasi kepentingan lain di luarnya. Kita harus adil menilai kasus ini. Bagi warga yang tak setuju, jangan menghalangi warga yang setuju. Kalau ganti rugi dianggap tak layak dan tak kalah banding di pengadilan, mungkin bisa secara langsung menemui Ganjar untuk mengutarakan niatnya. Jangan sampai teriak-teriak kontra, tapi ketika diajak diskusi malah tak mau datang.
Semoga masyarakat di Wadas cepat mendapat keadilan dan apa yang mereka harapkan. Sudah saatnya mereka berpikir sendiri akan masa depannya. Bagi Lembaga yang selalu mengatasnamakan kemanusiaan, berhentilah memprovokasi warga tanpa memberi tahu keuntungan apa yang akan mereka dapatkan kelak. Jangan menggadaikan hati Nurani demi kepentingan sesaat. Kalau ada masalah terkait jaringan dan sebagainya, saya yakin kementrian Johnny Plate dan segenap elemen pemerintah akan sigap membantu warga.
