Demokrasi Bukan Sebuah Alat Nepotisme dalam Konstitusi

Secara istilah Demokrasi berasal dari kata demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah atau biasa juga diartikan dengan sebagai kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dalam artikel ini hakikat Demokrasi memiliki tiga hal yaitu: Dari Rakyat,Oleh rakyat dan Untuk Rakyat.

Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan dan keinginannya sendiri.

Pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan yang lainnya.

Konstitusi ditegakkan untuk membentuk suatu tatanan negara yang dapat diatur dan berlandaskan hukum. Jelas apabila suatu demokrasi digunakan sebagai alat Nepotisme dalam konstitusi jelas itu melanggar sestem yang telah diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan demokrasi itu sendiri adalah cara agar birokrasi yang ada menjadi terbuka,transparan.

Kalau sebuah Demokrasi sudah dilukai dengan unsur nepotisme maka itu termasuk hal yang buruk dan hal tersebut bisa menjadi barometer dalam sistem konstitusi. Karena telah menyalahgunakan arti dari Demokrasi yang sebenarnya untuk transparasi maslahatan umat.

Apalagi zaman sekarang banyak para petinggi negara yang menyalahgunakan demokrasi sebagai nepotisme suatu konstitusi, tidak pernah memikirkan rakyat kecil yang selalu mendapatkan imbas dari apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti “suap menyuap dalam segala permasalahan, mulai dari para koruptor, kader partai politik bahkan saat bersaksi di meja hijau.