Tahun 2023 ini, orang-orang menyebutnya  sebagai " Tahun Politik ". Bisa dipahami, ketika pesta demokrasi  ( Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden ), akan digelar bulan Pebruari 2024, tahun ini, 2023, para politisi  sedang gencar-gencarnya  memikat hati rakyat agar mereka jatuhkan pilihan kepsda partai dan calon wakil rakyatnya.
Tentu saja, untuk memikat hati rakyat, mereka pasang beragam strategi, termasuk memberikan janji-janji terkait rencana program yang bakal dijalankan seandai mereka jadi. Persoalannya, apakah janji-janji mereka itu, setelah jadi,  bisa ditepati, atau bagai sampah hanyut terbawa  bentangan waktu dan dinamika sistem ?
Ketika setelah jadi, mereka ingkar janji, alasannya macam-macam. Satu contoh, seorang anggota DPRD, saat ditagih janji oleh konstituennya tentang pembangunan satu insfrastruktur di wilayah daerah pemilihannya, Sang Dewan itu menjawab dengan alasan kerja Dewan itu kolektif koligial. Ironisnya, ia ceritakan keberhasilannya telah membangun di luar dapilnya.
Jelas sekali, ketika janji politik tidak ditepati dengan alasan warna-warni bagai pelangi, akhirnya menumbuhkan rasa sakit di hati  masyarakat pemilihnya. Masyarakat merasa dibohongi dan dibodohi.  Lebih menyakitkan lagi, setelah jadi wakil rakyat, ia jadi sangat sulit untuk ditemui, di kantor atau di rumahnya. Padahal, sebelum jadi, ia begitu mudah ditenui. Pintu rumahnya , seolah terbuka lebar bagi siapa saja.
Tapi, ada pula, wakil-wakil rakyat yang seolah bisa menepati janjinya. Wakil rakyat itu, mampu membuktikan untuk membangun insfrastruktur sesuai janji pilitiknya.  Ini, salah satu kepintaran Sang Wakil Rakyat tadi, ia tidak sembarang ngobral janji. Namun, sedikitnya telah mempelajari  pembangunan yang telah terpogram sebagai hasil dari musyawarah rencana pembangunan ( musrenbang ). Ketika terpilih, ia tinggal mengawal program tersebut.
Kesimpulannya, janji politik di tahun politik ini, boleh dipercaya boleh tidak. Tergantung dari janji-janjinya itu. Bisa saja, para politisi berjanji karena disesuaikan dengan rencana pembangunan  sesuai  musrenbang. Setelah jadi wakil rakyat, ia tinggal memoerkuat di jalur eksekutifnya.. Atau, ia sembarang ngobral janji, padahal janjinya tadi tidak ada dalam rencana program yang sebelumnya telah disepajati. Bila pun janjinya terbukti, namun waktunya akan kebih lama. Karena, ia berjuang dari titik perencanaan program. Kecenderungan berhasilnya pun fifty-fifty. ( Tatang Tarmedi )
