PPN Naik Jadi 12 Persen: Efek Domino pada Biaya Makan dan Hidup Anak Kos

Pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kabar ini tentu menjadi tamparan nyata bagi banyak anak kos. Bagaimana tidak? Hidup di kota besar yang udah serba mahal ini, sekarang makin berat karena harga kebutuhan sehari-hari ikut melonjak. Dampak dari kenaikan PPN ini tidak hanya sebatas pajak, tetapi juga memengaruhi hampir semua aspek kehidupan anak kos.

Menurut saya, anggapan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mahal tidak sepenuhnya benar. Dampaknya pasti dirasakan oleh semua kalangan, contohnya anak kos. Dampak pertama yang langsung terasa adalah pada biaya makan. Warung makan, kantin kampus, sampai resto andalan anak kos pasti bakal naikin harga karena biaya bahan baku yang turut meningkat akibat kenaikan pajak ini. Bayangin aja, kalau harga naik Rp2.000-Rp3.000 per porsi. Sebagai anak kos, ini jelas jadi beban tambahan yang enggak bisa kita anggap enteng.

Belum lagi, jika kita anak kos yang sering mengandalkan layanan pesan antar makanan karena alasan transportasi atau sebagai solusi praktis, tambahan pajak dari platform e-commerce juga ikut menjadi beban. Artinya, kita tidak hanya menghadapi kenaikan harga makanan, tetapi juga pajak layanan yang dikenakan oleh aplikasi. Pilihan lain seperti memasak sendiri juga bukan solusi yang murah, karena harga bahan makanan pasti ikut naik. Jadi, kenaikan PPN ini jelas makin membebani kehidupan mahasiswa dan anak kos.

Selain makanan, kebutuhan harian seperti sabun, sampo, deterjen, dan skincare juga ikut mengalami kenaikan harga. Meskipun terlihat sepele, barang-barang kecil ini sebenarnya memiliki dampak besar pada pengeluaran bulanan. Kenaikan harga yang mungkin terasa kecil di awal, jika diakumulasi selama sebulan, bisa menjadi tambahan beban yang cukup signifikan.

Anak kos yang mengandalkan transportasi online untuk perjalanan jarak dekat juga turut merasakan dampaknya. Penyedia layanan transportasi biasanya akan menaikkan tarif untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya operasional. Akibatnya, perjalanan jarak dekat yang sebelumnya terasa terjangkau kini akan menjadi lebih mahal. Bagi yang harus bepergian setiap hari ke kampus atau tempat magang, pengeluaran untuk transportasi pun akan semakin bertambah.

Kebijakan kenaikan PPN ini memunculkan pertanyaan penting: apakah pemerintah benar-benar memahami kondisi masyarakat, terutama mahasiswa dan anak kos? Dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, kebijakan ini justru menambah beban di tengah situasi yang sudah sulit. Bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap, kenaikan ini terasa tidak sejalan dengan realitas yang mereka hadapi.

Sebenarnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan langkah alternatif yang lebih berpihak pada masyarakat kecil. Tujuannya adalah agar beban kenaikan PPN tidak langsung dirasakan oleh kalangan yang sudah kesulitan secara finansial, seperti anak kos, yang biasanya hidup dengan anggaran terbatas.

Menurut saya, meskipun ada beberapa pengecualian dalam kenaikan PPN, itu tidak akan terlalu efektif. Kenapa? Karena pada akhirnya, meskipun PPN diterapkan hanya pada barang mahal, orang-orang kaya atau perusahaan besar yang memproduksi barang tersebut pasti akan tetap membebankan biaya operasional tambahan kepada konsumen, yang bukan hanya orang kaya saja. Artinya, meskipun barang-barang mahal yang dikenakan PPN lebih tinggi, pada kenyataannya, semua barang, termasuk yang lebih terjangkau, akan ikut mengalami kenaikan harga.

Ini karena produsen atau pedagang pasti akan menyesuaikan harga barang mereka agar tetap bisa menutupi biaya tambahan akibat kenaikan PPN. Jadi, meskipun tidak langsung dikenakan pada barang murah, konsumen tetap akan merasakan imbasnya, dan pada akhirnya, harga-harga akan naik secara keseluruhan. Dengan begitu, hal ini dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu, serta menjadikan kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi mereka yang bergantung pada pengeluaran terbatas. Seperti mahasiswa dan anak kos, yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.