Sampah dan Ketidakberdayaan Hukum di Kota Tangerang

Arinya, aktifitas pembuangan sampah masih bisa dibenarkan, tapi sifatnya hanya transit. "Sampah hanya dibolehkan diletakkan dalam gerobak untuk kemudian segera dibuang ke truk pengangkut sampah," tandas Indra. 

Pihaknya pun sudah meminta kepada pengelola sampah di RW itu, agar memagar lokasi pembuangan sampah itu agar tidak dimanfaatkan lagi sebagai pembuangan sampah oleh warga. "Tempat ini harus bersih dari sampah," tandasnya tanpa memberi target kapan lokasi itu betul-betul bersih dari aktifitas pembuangan sampah.

Tapi, seperti yang dikatakan warga, aktifitas pembuangan sampah masih saja tetap berlangsung. Apalagi pengawasan atau komitmen dari RT dan RW sama sekali tidak terlihat. "RT dan RW terlibat dalam aktifitas pembuangan sampah ini," kata Silalahi, warga yang sudah lama tinggal di situ. 

Dia menduga ada keuntungan yang diperoleh oleh oknum-oknum tertentu dari aktifitas pembuangan sampah ini. Sebab sebagaimana diketahui ada 5 RW yang memanfaatkan pembuangan sampah ilegal ini dan dikutip uang sampahnya sebesar Rp 30 ribu perbulan.

Aksi pembakaran yang sudah lama dilakukan selama belasan tahun, kata warga tadi, dimaksudkan untuk mengurangi cost dari pengelolaan sampah tersebut. Tapi dengan perintah agar sampah harus diangkut dengan truk untuk dibuang ke TPA, pihak RT dan RW harus mengeluarkan biaya Rp 2,5 juta/bulan. 

Uang untuk pengangkutan inilah yang diduga membuat "keuntungan" yang selama ini mereka nikmati, menjadi berkurang atau bahkan tekor. "Makanya RT dan RW ogah-ogahan menegakkan peraturan tentang sampah ini," kata Silalahi.

Dengan sikap aparat paling bawah di pemerintahan kota itu, warga jadi ragu kalau kebijakan penutupan pembuangan sampah di Kelurahan Karang Timur ini akan bisa terwujud.  

Masyarakat berharap wali kota lebih tegas dengan memeberlakukan peraturan dan ketentuan perundangan yang ada. "Kalau perlu pelanggarnya diajukan ke pengadilan, biar menimbulkan efek jera," kata warga. Jangan seperti sekarang ini, terkesan aparat tak berdaya dan setengah hati terhadap pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat ini.(nian p.lubis)