Nia Fitriyani (Mahasiswi)
Komunikasi politik merupakan bagian penting dari struktur sosial dan politik suatu negara, terutama dalam konteks demokrasi. Di Indonesia, komunikasi politik memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk pandangan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses politik karena beragamnya budaya, etnis, dan opini politik yang ada. Di era digital saat ini, media tradisional dan digital mempunyai dampak yang signifikan dalam membentuk cara masyarakat memahami isu-isu politik dan berinteraksi dengan pemerintah.
 komunikasi politik di Indonesia tidak bisa di pisahkan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan pembentukan demokrasi inklusif. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam cara masyarakat menyampaikan dan menerima informasi. Media massa menjadi lebih bebas dan kemunculan platform digital telah mengubah lanskap komunikasi politik secara dramatis. Dalam konteks ini, memahami peran media dalam komunikasi politik sangatlah penting untuk menganalisis dampaknya terhadap opini publik dan perilaku pemilih.
Komunikasi politik tidak hanya melibatkan penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat, namun juga interaksi antara berbagai aktor politik seperti partai politik, calon legislatif, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap aspek-aspek utama komunikasi politik di Indonesia akan membantu kita memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi saat ini.
Media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar telah lama membentuk sumber informasi utama masyarakat Indonesia. Namun seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peran media digital semakin dominan. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara real-time serta berpartisipasi aktif dalam diskusi politik.
Media tradisional masih mempunyai pengaruh penting dalam membentuk opini publik. Misalnya saja acara berita di televisi yang seringkali menjadi rujukan banyak orang untuk mengetahui isu-isu terkini. Namun, media sosial telah memberikan ruang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk mengekspresikan diri. Penggunaan media sosial oleh para politisi untuk berkampanye atau berkomunikasi langsung dengan pemilih telah mengubah cara komunikasi politik dilakukan.
Salah satu contoh spesifiknya adalah penggunaan media sosial pada pemilu Indonesia tahun 2019. Banyak calon legislatif dan partai politik yang menggunakan platform ini untuk menjangkau pemilih muda yang lebih aktif di ruang online. Mereka menggunakan video pendek, infografis, dan konten kreatif lainnya untuk menarik perhatian pemilih dan menyampaikan pesan mereka dengan cara yang lebih menarik.
Salah satu dampak negatif penggunaan media sosial dalam komunikasi politik adalah meningkatnya polarisasi sosial. Polarisasi terjadi ketika kelompok-kelompok sosial menjadi terpisah secara ideologis dan emosional. Algoritme media sosial, yang sering kali menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna, memperburuk polarisasi ini. Hal ini menciptakan "ruang gema" di mana individu dihadapkan pada pandangan yang konsisten dengan kepercayaan mereka sendiri.
Polarisasi politik terlihat jelas pada saat pemilu atau ketika muncul isu-isu kontroversial. Misalnya saja pada Pilpres 2019, ketegangan antara pendukung calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bisa dirasakan di media sosial. Diskusi yang seharusnya konstruktif sering kali berubah menjadi serangan pribadi dan ujaran kebencian. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antar pendukung kedua partai, tetapi juga merusak hubungan sosial.Dampak dari polarisasi ini tersebar luas. Masyarakat menjadi kurang toleran terhadap sudut pandang yang berbeda, dan dialog konstruktif menjadi semakin sulit. Dalam jangka panjang, polarisasi dapat menghambat proses demokratisasi dan menciptakan ketidakstabilan sosial.
Komunikasi politik memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, rencana pembangunan dan permasalahan sosial terkait. Namun dampak komunikasi politik tidak selalu positif.
Di satu sisi, akses informasi yang lebih luas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat yang memiliki informasi cenderung lebih aktif dalam memilih pemimpin dan mengekspresikan pandangan mereka mengenai kebijakan publik. Misalnya saja gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menunjukkan bagaimana komunikasi politik dapat mendorong mobilisasi massa untuk menuntut perubahan.
