Tingkat Kemiskinan di Lampung Utara : Dampak dan Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Kesejahteraan Mayarakat

Ringkasan eksekutif 

Angka kemiskinan di Provinsi Lampung masi tinggi terutama di Lampung Utara. Lampung Utara menjadi kabupaten dengan persentase kemiskinan paling tinggi dibanding 14 kabupaten lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, pada tahun 2023 ada 17,17% penduduk miskin di Lampung utara dan 16,92% pada tahun 2024. Badan pusat statistik mengartikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serba kekurangan dan belum mempunyai hidup yang layak. Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah yang sangat penting untuk diatasi karena banyak masalah yang akan timbul jika tidak melakukan upaya pengnetasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat harus tercapai. 

Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan masalah yang masi harus dihadapi oleh negara Indonesia sampai sekarang. Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan, kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan hajad hidup yang tidak terpenuhi dan kemiskinan ini adalah masalah global karena banyak negara yang mengalami dan memerlukan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, (Yacoub, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan dan banyak juga program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengetas kemiskinan. Masalah kemiskinan ini juga menjadi salah satu masalah yang sangat krusial di Bandar Lampung. Badan pusat statistik mengartikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serba kekurangan dan belum mempunyai hidup yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ada sebesar 25,22 juta orang penduduk miskin di maret 2024, persentase jumlah penduduk miskin pada maret 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 9,03 %. Jumlah penduduk miskin yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada Juli 2024, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada 107,21 jiwa penduduk miskin di Lampung Utara dan 105,91 jiwa penduduk miskin pada tahun 2024. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa ada penurunan angka kemiskinan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan dari tahun 2023 ke tahun 2024 tidak terlalu besar namun ini adalah hal yang baik karena ada perubahan, untuk itu masalah kemiskinan sangat penting untuk diperhatikan agar angka kemiskinan dapat turun lebih banyak dan kesejahteraan hidup dapat tercapai. Banyak masalah yang dapat timbul akibat kemiskinan seperti masalah pendidikan banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, masalah kesehatan karena gizi buruk dan tinggal di lingkungan yang kumuh, angka pengangguran tinggi yang dapat memicu terjadinya masalah sosial seperti kriminalitas dan lain sebagainya. 

Deskripsi masalah 

Tingkat kemiskinan di Lampung utara yang jauh masi lebih tinggi dibanding 14 kabupaten lainnya. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, pada tahun 2023 ada 17,17% penduduk miskin di Lampung utara dan 16,92 % pada tahun 2024.

 Penyebab terjadinya kemiskinan : 

1. Perbedaan Sumber Daya Alam dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut. 

2. Pendidikan yang rendah 

3. Alokasi pembangunan wilayah yang tidak merata 

4. Angka pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat 

Dampak kemiskinan : 

1. Kesejahteraan masyarakat tidak tercapai 

2. Kejahatan meningkat 

3. SDM berkualitas berkurang 

4. Kehidupan masyarakat monoton 

Rekomendasi 

1. Meningkatkan akses pendidikan dan memberikan bantuan pendidikan agar semua orang dapat mengakses pendidikan, karena semakin bagus tingkat pendidikannya sumber daya manusia yang berkualitas juga akan terbentuk. 

2. Menggali potensi wilayah dan mengembangkan sektor unggulan untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan agar pemanfaatan potensi dan sektor unggulannya lebih baik. 

3. Membuka lapangan kerja dan melakukan perbaikan infrastruktur serta layanan publik yang memadai.