Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu mata pelajaran yang penting untuk membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. PPKn dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara, dan sejarah perjuangan bangsa. PPKn juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam bidang hukum, demokrasi, hak asasi manusia, kewirausahaan, dan kesejahteraan sosial.
Namun, belakangan ini terdapat fenomena menurunnya tingkat pengetahuan PPKn di kalangan sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2022. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kurikulum merdeka juga mengembangkan soft skills dan karakter peserta didik melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila.
Meskipun kurikulum merdeka memiliki banyak manfaat, namun kurikulum ini juga memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pengajaran PPKn. Beberapa kelemahan tersebut adalah:
1. Kurangnya alokasi waktu untuk PPKn. Kurikulum merdeka mengurangi beban belajar peserta didik dengan menghapus beberapa mata pelajaran yang dianggap tidak esensial, termasuk PPKn. Hal ini menyebabkan PPKn hanya diajarkan satu jam dalam seminggu, atau bahkan tidak diajarkan sama sekali di beberapa sekolah. Akibatnya, peserta didik tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan memahami materi PPKn secara mendalam dan komprehensif.
2. Kurangnya bahan ajar dan sumber belajar untuk PPKn. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada pendidik untuk menentukan bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah karena tidak semua pendidik memiliki kemampuan dan ketersediaan untuk menyusun dan menyediakan bahan ajar dan sumber belajar yang berkualitas untuk PPKn. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran PPKn, seperti buku teks, modul ajar, media pembelajaran, dan laboratorium sosial.
3. Kurangnya kompetensi dan motivasi pendidik untuk mengajar PPKn. Kurikulum merdeka mengharuskan pendidik untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang merdeka. Namun, tidak semua pendidik memiliki kompetensi tersebut, terutama dalam hal PPKn. Banyak pendidik yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PPKn, tidak menguasai materi PPKn, tidak memiliki metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan menarik untuk PPKn, dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan asesmen PPKn. Selain itu, banyak pendidik yang tidak memiliki motivasi untuk mengajar PPKn karena dianggap kurang penting, kurang menarik, dan kurang bermanfaat bagi peserta didik.
Menurunnya tingkat pengetahuan PPKn di kalangan sekolah dasar merupakan masalah yang serius dan perlu segera ditangani. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak negatif bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah:
1. Meningkatkan alokasi waktu untuk PPKn. Pemerintah perlu merevisi kurikulum merdeka dengan mempertimbangkan kembali pentingnya PPKn sebagai mata pelajaran yang wajib dan esensial bagi peserta didik. Pemerintah perlu menambahkan alokasi waktu untuk PPKn agar setidaknya dua jam dalam seminggu, atau sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik untuk mempelajari dan memahami materi PPKn secara mendalam dan komprehensif.
2. Menyediakan bahan ajar dan sumber belajar untuk PPKn. Pemerintah perlu menyediakan bahan ajar dan sumber belajar yang berkualitas untuk PPKn, seperti buku teks, modul ajar, media pembelajaran, dan laboratorium sosial. Bahan ajar dan sumber belajar tersebut harus sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu berfokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam, serta mengembangkan soft skills dan karakter peserta didik melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila. Bahan ajar dan sumber belajar tersebut harus disebarkan dan diakses secara mudah oleh semua sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal.
3. Meningkatkan kompetensi dan motivasi pendidik untuk mengajar PPKn. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi dan motivasi pendidik untuk mengajar PPKn, baik melalui program pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan supervisi bagi pendidik yang mengajar PPKn, baik secara daring maupun luring. Pelatihan, bimbingan, dan supervisi tersebut harus membekali pendidik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PPKn yang merdeka. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif, apresiasi, dan penghargaan bagi pendidik yang berprestasi dalam mengajar PPKn, baik secara materi maupun nonmateri.
Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan PPKn di kalangan sekolah dasar. Hal ini akan berkontribusi positif bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara, dan sejarah perjuangan bangsa. PPKn bukanlah mata pelajaran yang sepele dan bisa diabaikan, melainkan mata pelajaran yang strategis dan vital bagi masa depan bangsa Indonesia.
