Jokowi, Parpol, dan Pemerintahan

Dear kompasiana dan para kompasianer.. Misal Aidin Wa Faidzin. Mohon maaf Lahir dan Bathin, mumpung lebaran kita harus saling memaafkan, sejatinya saling memaafkan itu sih tidak hanya waktu lebaran saja, setuju ya para kompasianer. 

mengenai judul di atas adalah benar soal sedikit memperingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Harus Hati-hati dalam berbicara. pertama, karena sudah banyak kalimat yang keluar dari bapak presiden kita ini menjadi salah, maksudnya dulu benar dan sekarang salah, misal saja kita sebut, ketika terpilih menjadi presiden, dengan baik bapak presiden mengatakan "kabinet akan di isi kalangan professional bla bla bla dan kalangan partai politik se banyak bla bla bla." Ini hanya Sekedar contoh, Lalu "Ketua parpol di larang rangkap jabatan," hanya lagi-lagi contoh sedikit dari banyaknya kekeliruan kalimat, Kenapa keliru, karena ternyata kalimat itu menjadi tidak benar di masa saat ini dan mungkin saja benar di masa itu (benar menurut pendukung Pro Parpol pengusung presiden).

Presiden nampaknya menyadari kekeliruan-kekeliruan kalimat tersebut,untuk itulah saat ini beliau banyak mengangkat pejabat-pejabat sekelas Juru bicara (Jubir) untuk di maksud kan mungkin menghandle kepada media, namun apa daya, pejabat-pejabat sekelas Jubir pun banyak bersilang perbedaan.dalam arti mereka bicara tanpa atau kurang berbobot untuk sekelas Jubir Lingkungan Istana, dan kita tahu semua akibatnya.

Lalu soal terjadinya Pelanggaran aturan secara lisan maupun tidak, saat ini menjadi lazim terjadi. Dalam hal ini kita tidak perlu menyebutkan apa-apa saja sih yang sudah terlanggar itu, jika ada pembaca yang masih bertanya, "coba sebut kan Pelanggaran-pelanggaran itu,? Maka jawabnya adalah "silahkan membaca berita dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Kita menyebut, atau kalangan akademisi menyebut ini gejala paranoid dari orang-orang yang mendukung presiden secara membabi-buta tanpa intelegensia.akibatnya, semua hal yang di Lakukan penguasa adalah benar. Tidak ada salahnya.  

Bahkan professor Salim Said menyebut "kita mengurus Negara ini secara amatiran," mencari celah untuk meloloskan sesuatu yang jelas melanggar aturan adalah perbuatan in konsisten. kalimat yang tepat untuk itu adalah "dulu oke sekarang oye, atau sebaliknya. 

Dulu oye sekarang oke," hanya pendukung fanatik parpol yang bisa menjelaskan hal itu dengan baik, tentu baik menurut isi pemikiran mereka yang fanatik, pokoknya semuanya benar, pokoknya semuanya baik.

Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para pimpinan Lembaga tinggi kecuali DPR-RI adalah Team Work.dan DPR-RI adalah sparing pemerintahan, problemnya adalah ketika semua eksekutif manut dengan satu komando yang in konsisten dan DPR-RI nya mayoritas juga manut terhadap eksekutif, tercatat hanya beberapa yang menjadi Oposisi. 

Perbedaan parpol oposisi saat ini dan oposisi pada pemerintahan sebelumnya adalah. Pemerintahan sebelumnya tidak se'enaknya mengubah peraturan, melanggar ataupun membuat buat celah untuk memuluskan kekuasaanya.padahal sewaktu itu juga mayoritas DPR-RI manut dengan pemerintahan.

Tercatat kegaduhan pemerintahan saat ini terus terjadi sejak awal pemerintahan, sederhananya itu menandakan ada sesuatu yang melanggar norma serta etik didalam memimpin,entah itu melanggar peraturan lisan maupun yang tidak lisan (etika),setelah melalui pelbagai cara untuk memuluskan dan meredam kegaduhan, skenario itu tetap berjalan, itulah yang di sebut melanggar peraturan dengan segala cara dan segala celah yang di tempuh.

Contoh terbaru adalah penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, kalangan pendukung fanatik parpol pemerintahan berkata dengan ringan "salahnya di mana" tidak ada yang terlanggar kok," inilah yang saya sebut, apapun yang di Lakukan pemerintahan itu benar semua,tidak ada yang salah, atau tidak ada yang terlanggar. Jika sudah seperti ini, Apakah kita bisa bertanya, masih adakah di antara pemimpin-pemimpin kita yang bisa berfikiran baik dalam memimpin dengan penuh etika,?