Mohon tunggu...
Dony
Dony Mohon Tunggu... -

Alumni Komunikasi UGM Angkatan 2008, cuma mau bersuara, nyobain ngeblog..

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bisnis PLTA/PLTU JK Penuh Kolusi

25 Juni 2014   22:35 Diperbarui: 18 Juni 2015   08:57 384
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14036802771745855645

[caption id="attachment_344753" align="aligncenter" width="531" caption=""][/caption]

Jauh sebelum menjadi Wakil Presiden SBY, JK adalah seorang saudagar yang lumayan sukses. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sampai tahun awal 1990-an, salah satu bisnis andalannya adalah menjadi agen penjual mobil Toyota.

Nah, waktu menjadi Wapres itu, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang supercepat. Kok bisa? Buktinya, dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar. JK berambisi mengambil alih proyek PLTA dan PLTU seluruh Indonesia.

Adalah Abdulrachim Kresno, aktivis 1978, yang rajin menelisik sepak terjang Jusuf Kalla yang dinilainya sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat berkuasa. Lewat twitter-nya @abdrachim001, dia bercerita panjang lebar seputar pelbagai proyek yang diguyurkan JK bagi bisnis keluarganya.

Seperti diketahui, keluarga Kalla mengendalikan sejumlah grup bisnis. Di antaranya Kalla Group, Bukaka Group, Bosowa Group, dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa.

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp1,44 trilyun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW.

Menurut Abdulrachim, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tiniggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

“Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam,” katanya.

Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$92 juta di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW.

Juga ada rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya.

Itulah sebabnya secara ekonomi rencana tersebut dinilai berbahaya. Pasalnya, dana murah tadi bersifat dana jangka pendek. Padahal siapa pun tahu, proyek pembangkit listrik termasuk berjangka panjang. Mulai pembangunan hingga menghasilkan fulus, PLTA memerlukan waktu sekitar tujuh tahun. Jika dipaksakan, BPD-BPD itu dipastikan bakal mengalami miss match pendanaan. Sedikit saja ada goncangan, mereka bakal terkapar karena dana jangka pendeknya dipakai membiayai proyek jangka panjang.

Adapun Jusuf Kalla dipecat pada tanggal 24 April 2000 atau tiga minggu sebelum pembatalan pemenangan proyek penuh aroma KKN sebagaimana diuraikan di atas.

Grup Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla adalah salah satu dari debitur macet Bank Mandiri yang terbesar berjumlah Rp. 1,4trilyun. Saat itu Jusuf Kalla menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bosowa sedangkan Aksa Mahmud sebagai Direktur Utamanya. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Mandiri pernah menghapus hutang tersebut di atas. Menurut temuan The Politic edisi 13 - 26 Juni 2014 halaman 7, alasan Bank Mandiri menghapus hutang Grup Bosowa adalah karena saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden, dia menekan direksi Bank Mandiri agar menghapus hutang-hutang grup Bosowa.

Pada masa Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden adalah masa-masa kelompok usaha milik Jusuf Kalla yaitu Bukaka, Bosowa. Kalla dan Intim Group memanen hak istimewa dalam mendapatkan banyak sekali proyek besar, antara lain:

1. Bukaka mendapat proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA di Ussu, Kabupaten Luwu senilai Rp. 1,44trilyun.

2. Pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam senilai Rp. 7,5trilyun.

3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas/PLTG di Pulau Sembilang senilai Rp. 920miliar.

4. Pengadaan Helikopter Bencana pasca tsunami di Aceh dan Nias yang dibeli lewat PT Air Transport Services milik Bukaka Group (tahun 2006) dan sempat tertahan di Bea Cukai karena belum membayar pajak impor sebesar Rp. 2,1miliar.

5. Dan masih banyak lagi, termasuk proyek pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang dimenangkan konsorsium milik PT Bukaka Teknik Utama, prpoyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara yang dibiayai lewat surat utang dari pemerintah senilai USD 2,5miliar/tahun selama tiga tahun yang dibangun oleh konsorsium PT Bukaka Teknik Utama, konversi minyak tanah ke gas yang tabungnya dipasok oleh perusahaan anak dan menantu Jusuf Kalla dengan mencuri start hingga penunjukan langsung operator Blok Natuna.

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur.

Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).

Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak-lonjak dalam masa lima tahun kekuasaannya. Ini juga yang, konon, menyebabkan SBY tidak lagi menggandeng JK sebagai Cawapres pada Pilpres 2004. Syahwat bisnis ikut mendompleng kekuasaannya.

Proyek PLTA/PLTU/PLTG Kalla Group :

Sulawesi Selatan :
PLTA Karama, Mamuju Rp 6 T
PLTA Ussu, Lutim (Bukaka Group)
PLTA Pinrang Rp 1,44 T (Bukaka Group)
PLTA Jeneponto (Bosowa)

Sulawesi Tengah :
PLTA Poso I, II, III Rp 3 T (Kalla Group) ... namun masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan listrik krn dialihkan ke Sulsel dan Sulbar

Sumatera Utara :
PLTA Pintu Pohan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
PLTA Asahan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
PLTG Sarulla, Tarutung, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
PLTG Pulau Sembilang, Batam US$92jt (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
PLTA Merangin, Kerinci, Jambi US$700jt (Kalla Group)

Pulau Jawa :
PLTU Cilacap, Jateng (Intim Group-Halim Kalla)

Rencana pembangunan baru dengan total 19 PLTA/PLTU se-Indonesia

http://industri.kontan.co.id/news/kalla-group-garap-plta-rp-11-triliun

http://m.inilah.com/read/detail/2108338/jk-dan-proyek-proyek-bisnisnya

http://economy.okezone.com/read/2013/07/25/19/842385/jusuf-kalla-bangun-plta-350-mw-di-jambi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun