Analisis Lobbying GDIKP terhadap Peningkatan Limbah Plastik

• Dampak Peningkatan Limbah Sampah Plastik Di Indonesia 

Permasalahan utama di Indonesia yaitu pencemaran lingkungan yang berasal dari tanah dan laut. Jenis sampah terdiri dari dua yaitu organik dan anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah di daur ulang, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit hingga tidak bisa diurai, membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk bisa terurai. Menurut penlitian Jenna R. Jambeck dari Universitas Georgia tahun 2010, ada sekitar 275 ton sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan satu truk penuh. Pencemaran laut di Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 3,22 juta ton dengan sekitar 0,48-1,29 juta ton (Greenpeace Indonesia,2019)

            Banyak dari masyarakat akhirnya memilih untuk membakar sampah plastik, padahal dampak dari pembakaran sampah plastik menghasilkan gas karbondioksida yang dapat mengganggu pernafasan maupun membuat lapisan ozon semakin menipis.  Jika lapisan ozon menipis maka suhu bumi akan panas, dapat berdampak juga di kutub, es akan mencair dan tumbuhan sukar tumbuh.  

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/04/07/1293629/670x335/dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-ekonomi-begini-cara-menanganinya.jpg

• Langkah GIDKP untuk Bernegosiasi

            Sebelum Indonesia semakin meningkat limbah plastik, maka organisasi hingga pemerintah ikut mengambil adil untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Salah satu organisasinya yaitu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). GIDKP merupakan organisasi nasional yang mempunyai misi untuk mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengkonsumsi plastik sekali pakai. Awalnya mereka mengadakan kampanye pengurangan plastik sejak tahun 2010 dengan campaign 'Diet Kantong Plastik'. Hingga akhirnya terbentuk perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang didirikan oleh Nadine Zamira dan Adithiyasanti Sofia. Kampanye yang dilakukan tidak langsung melarang masyarakat menggunakan palstik secara total, karena dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial, sehingga mereka melakukan secara perlahan namun pasti.

            Akhirnya Nadine dan Adithiyasanti melakukan terobosan melalui public affairs dengan mencoba negosiasi. Pada tahun 2013 GIDKP bernegosiasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung yang bertujuan untuk mengeluarkan dan dilaksankannya peraturan program mengurangi limbah sampah plastik di Kantor DLHK Bandung dan di cafe. Pada tahun 2013 GIDKP melakukan negosiasi juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk mengeluarkannya peraturan kantong plastik berbayar diritel-ritel modern, yang sampai saat ini tetap dilakukan GIDKP. Negosiasi yang terakhir dilakukan antara GIDKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dengan audiens Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk menghasilkan surat edaran yang mengatur digunakannya kantong plastik saat Pekan Raya Jakarta (PRJ).

Strategi lobbying yang dilakukan GIDKP yaitu Direct Lobbying dan Grassroot Lobbying. Direct Lobbying merupakan strategi lobi yang dilakukan masing-masing pihak dengan perwakilan kelompok untuk bertemu dan bertatap muka langsung satu sama lain. Sedangkan Grassroot lobbying (Lobi Akar Rumput) yaitu bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat. Lobi akar rumput yang dilakukan yaitu dengan membuat petisi yang telah mengumpulkan kurang lebih 70.000 dukungan, yang mendrong KLHK mengeluarkan surat edaran yang berisi peraturan percobaan plastik berbayar di ritel-ritel selama enam bulan. Media petisi yang digunakan yaitu media online (Change.org, Facebook, Instagram, Twitter dan Pesan berantai) dan offline (Car Free Day dan beberapa gerai The Body Shop).

Hasil dari lobbying tersebut yaitu win win solution karena GIDKP berhasil mencapai tujuannya untuk mengurangi limbah plastik di Indonesia dengan bekerja sama dengan stakeholders. Hingga saat ini, pemerintah mulai mengurangi penggunaan plastik dengan tas belanja sendiri.