Dampak Diplomasi Vaksin China-Indonesia

Pandemi Covid19 yang berawal dari China, merupakan peristiwa yang menyebabkan menurunnya perekonomian secara global. Bahkan, Amerika Serikat, sebagai negara maju juga mengalami kontraksi 2,9% (YoY) pada tahun 2020 triwulan III. Hal ini menunjukkan pandemi ini merupakan masalah bersama yang perlu diselesaikan. 

Berbagai solusi telah dilakukan dalam rangka efektivitas pengendalian pandemi ini, dengan harapan percepatan pemulihan ekonomi. Diantaranya, pembatasan aktifitas masyarakat, social distancing, bahkan lockdown. Tentu pada dasarnya, tidak semua solusi dapat membuahkan hasil yang signifikan.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penyebaran virud Covid19. Namun, nyatanya justru berdampak merosotnya ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan pasifnya UMKM Indonesia. Padahal UMKM menyumbang kontribusi sebanyak 60,34% dari PDB. Recovery economy yang dilakukan Indonesia sebenarnya merupakan langkah yang tepat. 

Maaruf Amin, menyatakan bahwasannya pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat, kemudian diiringi dengan perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk pemulihan kesehatan masyarakat. Mulai dari kerjasama dengan berbagai negara untuk impor vaksin hingga pembuatan vaksin Merdeka, yang tidak terealisasikan dengan baik.

China, salah satu negara yang memberikan bantuan vaksin dan medis senilai 119,69 miliar pada tahun 2021. Menurut Luhut, menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa pemerintah China memberikan bantuan 112,95 miliar dan 6,73 miliar yang berasal dari Pemerintah Fujian. 

Tidak hanya Indonesia, pada tahun 2020, China juga memasok puluhan juta dosis vaksin Sinovac ke berbagai dunia. Hal ini didorong oleh keberhasilan China membendung angka kenaikan kasus Covid19. Di saat berbagai negara membutuhkan vaksin Covid19, disinilah China memerankan perannya dengan sangat baik. 

Dapat dikatakan bahwa China sedang menjalankan diplomasi publik, dimana vaksin yang diproduksi diharapkan menjadi "barang publik" yang dipergunakan di seluruh dunia. 

Diplomasi vaksin yang dilakukan China ini semata-mata bukan hanya berdasarkan kemanusiaan namun memiliki agenda regional yang bertujuan memajukan China di mata global. 

Mentri Luar negeri Retno Marsudi meyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan dalam segi kesehatan untuk mengatasi Covid 19 pada tahun 2020. 

Dalam keadaan darurat dibutuhkan kerjasama secara global terutama dengan negara China disebut diplomasi kesehatan. Presiden Joko Widodo telah melaksanakan perjanjian bersama presiden China yaitu Xi Jinping, diperkuat melalui perkataan bahwa China akan membantu Indonesia melalui pembangunan pusat vaksin regional. 

Melalui kerjasama ini, perusahaan perkembangan vaksi di China menjadi salah satu langkah awal dan uji klinis pertama yang berkeja sama dengan Indonesia.