Sektor Ekonomi Agribisnis Jadi Program Lanjutan Pemerintahan Baru? Benarkah Food Estate Akan Terus Berlanjut Gagal?

Rabu 20 Maret 2024, telah diumumkannya hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menghasilkan pasangan nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. 

Terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran ini memberikan perkiraan pemerintahan indonesia 5 tahun kedepan, yang akan banyak bergerak dalam sektor ekonomi agribisnis, seperti salah satunya yang tercantum dalam 17 program yang diusung oleh paslon tersebut, diantaranya Demi mencapai swasembada pangan, energi dan air, yaitu dengan menjalankan program food estate (lumbung pangan).

Program food estate sebagai amanat dari presiden RI Joko Widodo, yang menyangkut cadangan strategis pangan dengan mengupayakan pengembangan lumbung pangan nasional. Rachmi Widiriani Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA mengatakan "Saat ini Indonesia memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia."

Program food estate banyak dinilai sebagai program yang gagal, seperti lahan lumbung pangan nasional singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, seluas 600 hektar yang mangkrak dan tidak menghasilkan apapun. Hal ini dikarenakan perawatan, dan pemeliharaannya belum maksimal sehingga hasil buah singkongnya juga kurang maksimal. 

Namun, kegagalan yang dimaksud bukan berarti satu kawasan food estate dinyatakan 100% tidak berhasil. Di samping itu juga terdapat keberhasilan food estate di daerah di Papua Khususnya Timika, program ini berhasil dengan tanaman sagu untuk kebutuhan seluruh masyarakat Papua, lalu di Keerom dengan komoditas jagung raksasanya, dan di Merauke dengan berasnya, bahkan bisa ekspor ke Papua Nugini. 

Dengan begitu arah pemerintahan ke depan yang digencarkan pada sektor perekonomian agribisnis, khususnya dalam program food estate tidak sepenuhnya menjadi program yang akan terus berlanjut gagal, dikarenakan program ini masih perlunya berbenah dan melakukan evaluasi. Apalagi dalam hal ini sektor agribisnis juga sebagai penopang perekonomian Indonesia, dan juga sudah terbukti menjadi sektor yang tahan krisis seperti saat covid-19.

Pemerintah dalam hal ini dapat memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dan kelompok tani terkait teknologi pertanian modern, melakukan penelitian dan pengembangan terhadap lahan dan varietas tanaman, lalu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta melakukan evaluasi dan monitoring program secara berkala dan sistematis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program. Agar arah pemerintahan kedepan yang digencarkan dapat terealisasikan dengan baik dan berkelanjutan.

Editor : Nesa Indriyani, Fitri Anjarwani