Yang semestinya disadari oleh orang Papua adalah kapitalisme selalu melihat bahwa negara dianggap sebagai ladang bisnis berbasis politik.
Perjuangan referendum Papua Barat pisah dari Indonesia belum usai setelah tanggal 01 Desember 2020, kemarin, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menggaungkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.
Deklarasi tersebut diumumkan secara resmi melalui situs ULMWP dan akun Twitternya yang menegaskan bahwa Papua telah membentuk sebuah pemerintah sementara sebagai awal penerapan konstitusi orang Papua dan pengklaiman kembali kedaulatan tanah Papua.
"Kami menolak undang-undang apapun, yang diberlakukan oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. Kami punya konstitusi sendiri, undang-undang kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah waktunya Indonesia pergi [dari Papua]", tulis Benny.
Pemerintah Sementara ini juga menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat atas nama rakyat Papua. Karena itu, pemerintah sementara ini mendaulat Benny Wenda sebagai presiden sementara untuk menjalankan agenda referendum. Benny akan dibantu oleh kabinet sementara yang akan diumumkan beberapa bulan mendatang.
Selain itu, Komite Legislatif ULMWP juga telah membentuk Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) yang bersifat mengikat bagi West Papua. UUDS tersebut fokus pada proteksi lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta perlindungan hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua. Termasuk penetapan struktur pemerintahan, pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial.
Pro-kontra Deklarasi
Deklarasi pemerintah sementara ini disebut mendapatkan dukungan dari mayoritas para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang sekaligus menolak pembaruan otonomi khusus Papua.
Dukungan terhadap deklarasi ULMWP juga datang dari seorang seniman asli Papua, Ray Andrews-Paul. Ia mengatakan bahwa Deklarasi pemerintah sementara Papua Barat merupakan titik balik perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan kemerdekaan.
Sementara, Elvira Rumkabu, seorang akademisi Papua menilai pernyataan pembentukan pemerintahan sementara ini sebagai sebuah penegasan ulang dengan semangat hidup-mati dari apa yang disampaikan orang Papua pada tahun 1961.
