Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rizieq Shihab dan Status Oposisi PKS

17 November 2019   01:16 Diperbarui: 17 November 2019   01:29 647
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

PKS mulai menjalankan tugasnya sebagai oposisi, tapi ...

Partai Oposisi merupakan partai politik yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik partai yang berkuasa. Keberadaan partai oposisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, terutama pemerintahan negara demokrasi seperti Indonesia.

Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang berimbang dan mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau otoriter. Misalnya yang pernah terjadi di Indonesia pada zaman orde baru; pemerintahan Soeharto benar-benar otoriter karena tidak ada partai yang bertindak sebagai oposisi.

Kini, di pemerintahan Jokowi yang memiliki koalisi yang cukup kuat dengan bergabungnya Gerindra, PKS memilih tetap konsisten menjadi partai oposisi.

Kehadiran PKS sebagai partai oposisi diharapkan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-Maaruf sehingga mencegah terjadinya kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah atau merugikan rakyat.

PKS memikul sebuah beban dan tanggung jawab untuk menciptakan sebuah check and balance dalam sistem pemerintahan Jokowi yang menguntungkan masyarakat Indonesia.

Belum sebulan pemerintahan Jokowi bergulir, PKS mulai menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintah terkait dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang sedang berada di Arab Saudi.

Banyak orang menduga bahwa kepergian Rizieq Shihab ke Arab Saudi merupakan pelarian dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan chat seks dengan Firza Husein. Namun, Rizieq Shihab tidak kembali ke Indonesia hingga saat ini.

Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyerukan agar pemerintahan Indonesia dibawah kekuasaan Jokowi-Maaruf segera memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.

"Kawan-kawan kita di Komisi I dan II [DPR RI], dan juga dari fraksi [PKS] mengingatkan agar pemerintah segera memulangkan dan menerima dengan baik dan terhormat Habib Rizieq Shihab," ujar Hidayat ketika menyampaikan pidato di acara Rakornas PKS 2019 di Hotel Bidakara, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).

Seruan PKS kepada pemerintah untuk memulangkan Habib Rizieq dilakukan setelah duduk perkara klaim surat pencekalan terhadap Habib Rizieq oleh pemerintah Indonesia. Rizieq menuduh pemerintah Indonesia mengirimkan surat pencekalan terhadap dirinya agar tidak keluar dari Arab Saudi.

Disisi lain, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa, pemerintah tidak pernah mengirim surat pencekalan. Sedangkan terkait dengan ketidakpulabgannya, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ia bermasalah pribadi dengan masyarakat Arab Saudi.

Nah, seruan PKS ini kurang lebih memiliki makna bahwa tidak pulangya Habib Rizieq dari Arab Saudi adalah ulah pemerintah Indonesia sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkannya ke Indonesia.

Bagi penulis, PKS melakukan hal yang sama seperti Habib Rizieq untuk menjebak pemerintah Indonesia tetapi dengan memanfaatkan status sebagai oposisi dan dengan cara byang berbeda.

Ataukah mungkin PKS bermaksud bahwa pemerintah wajib melindungi Habib Rizieq di Arab Saudi dengan memulangkannya karena sedang dicekal terkait dengan masa berlaku visanya yang telah selesai?

Saya tidak tahu apa maksud dari PKS yang ngotot untuk mengembalikan Rizieq Shihab dan mendorong RUU Perlindungan Ulama dan tokoh agama. Namun, PKS yang berlaku sebagai oposisi memudahkan saya untuk melihat dari sisi makna dan fungsi partai oposisi.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh PKS maka kita sepakat untuk mengatakan bahwa PKS benar-benar merupakan partai oposisi bukan oposisi tipu-tipu atau seremonial.

Akan tetapi, saya pun tidak menemukan unsur oposisi konstruktif demokratis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat umum dengan mengkritik kebijakan pemerintah.

Pemerintah yang tidak membuat kebijakan termasuk surat pencekalan seolah-olah dituntut untuk bertanggungjawab atas sesuatu yang tidak dilakukan.

Karena itu, saya bingung, mengkategorikan PKS dalam jenis-jenis oposisi. Jika bukan tergolong oposisi seremonial dan oposisi konstruktif demokratis maka hanya dua kemungkinan; PKS merupakan Oposisi Destruktuf Oportunis atau Oposisi Fundamental Ideologis?

Mari kita menilai langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh partai oposisi.

Salam!!!

Referensi: Satu; Dua; Tiga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun