PKS mulai menjalankan tugasnya sebagai oposisi, tapi ...
Partai Oposisi merupakan partai politik yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik partai yang berkuasa. Keberadaan partai oposisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, terutama pemerintahan negara demokrasi seperti Indonesia.
Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang berimbang dan mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau otoriter. Misalnya yang pernah terjadi di Indonesia pada zaman orde baru; pemerintahan Soeharto benar-benar otoriter karena tidak ada partai yang bertindak sebagai oposisi.
Kini, di pemerintahan Jokowi yang memiliki koalisi yang cukup kuat dengan bergabungnya Gerindra, PKS memilih tetap konsisten menjadi partai oposisi.
Kehadiran PKS sebagai partai oposisi diharapkan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-Maaruf sehingga mencegah terjadinya kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah atau merugikan rakyat.
PKS memikul sebuah beban dan tanggung jawab untuk menciptakan sebuah check and balance dalam sistem pemerintahan Jokowi yang menguntungkan masyarakat Indonesia.
Belum sebulan pemerintahan Jokowi bergulir, PKS mulai menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintah terkait dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang sedang berada di Arab Saudi.
Banyak orang menduga bahwa kepergian Rizieq Shihab ke Arab Saudi merupakan pelarian dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan chat seks dengan Firza Husein. Namun, Rizieq Shihab tidak kembali ke Indonesia hingga saat ini.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyerukan agar pemerintahan Indonesia dibawah kekuasaan Jokowi-Maaruf segera memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Kawan-kawan kita di Komisi I dan II [DPR RI], dan juga dari fraksi [PKS] mengingatkan agar pemerintah segera memulangkan dan menerima dengan baik dan terhormat Habib Rizieq Shihab,"Â ujar Hidayat ketika menyampaikan pidato di acara Rakornas PKS 2019 di Hotel Bidakara, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Seruan PKS kepada pemerintah untuk memulangkan Habib Rizieq dilakukan setelah duduk perkara klaim surat pencekalan terhadap Habib Rizieq oleh pemerintah Indonesia. Rizieq menuduh pemerintah Indonesia mengirimkan surat pencekalan terhadap dirinya agar tidak keluar dari Arab Saudi.
