Penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi dana hibah dari KONI oleh KPK memaksa Imam Nahrawi mengundurkan diri dari Kemenpora. Pasca pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Jokowi menunjuk Hanif Dhakiri jadi Pelaksana Tugas (Plt) Menpora.
"Presiden sudah menandatangani keppres pemberhentian Imam Nahrawi dan sudah menandatangani keppres pengangkatan Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora,"Â kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).
Siapakah Hanif Dhakiri?
Hanif Dhakiri merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga rekan separtai Imam. Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
Pria kelahiran lahir di Semarang ini pernah mengenyam studi di SMA Al-Muayyad, yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al Muayyad Solo. Kemudian ia melanjutkan studi sarjana ei perguruan tinggi IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah. Setelah lulus, Hanif melanjutkan studi S-2 di Jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional.
Aktivis Organisasi
Hanif Dhakiri dikenal sebagai salah satu aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat ia masih mengenyam studi sarjana. Ia pernah menjadi ketua PMII Komisariat IAIN Salatiga selama satu periode (1991-1992) yang akhirnya mengantarkan dirinya menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang PMII dan menyelesaikan karir organisasinya di PMII dengan status sebagai Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Tengah pada tahun 1995-1996.
Karena itu, Hanif pun dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis dan sering mengorganisir beberapa demonstrasi untuk melawan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil terutama pemerintahan orde baru.
Meski karirnya di PMII semasa kuliah berakhir, naluri berorganisasinya tak mati. Ia menjadi pengurus besar PMII hingga tahun 2000. Ia pun pernah menjadi Komite Pengarah, Nadwah Dirasah Islam dan Kemasyarakatan (NADIKA, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat), Jawa Tengah pada tahun 1996.
Karena kritis dan sering membela kepentingan rakyat, Hanif merintis beberapa organisasi antara lain  Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah, Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI), Jakarta dan Monopoli Watch.
