Polemik Pemakzulan Hary Tanoe dari Hanura

[caption id="" align="aligncenter" width="630" caption="Sumber: lensaindonesia.com"][/caption] Dua pekan setelah pemungutan suara Pileg 9 April lalu, ketenangan dalam partai Hanura tiba - tiba terusik oleh suara sumbang yang datang dari dua orang pengurus Hanura. Mereka adalah Wasekjend DPP Kristiawanto dan ketua DPP Yuddy Chrisnandi, tak lama kemudian juga bergabung ketua DPP Fuad Bawazier. Ketiga orang tersebut melimpahkan semua kegagalan Hanura memperoleh suara maksimal pada ketua Bapilu, Hary Tanoesoedibdjo.  Mereka meminta Hary Tanoe mundur dari Hanura tanpa alasan yang mendasar. Mendengar hal ini, banyak dari pengurus Hanura lainnya yang berkeberatan dengan manuver ketiganya terutama Yuddy yang paling lantang bersuara. Ketua Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding dengan keras mengatakan bahwa Yuddy seharusnya intropeksi diri sendiri lebih dulu, mengingat dirinya sendiri adalah Caleg gagal dan tidak memiliki kontribusi apapun untuk Hanura. Yuddy, lanjut Sudding adalah Caleg yang cuma modal dengkul. Sedangkan Hary Tanoe sudah membawa perubahan yang sangat signifikan pada Hanura. Nada yang sama disampaikan oleh Fungsionaris Hanura, Andi Saiful Haq. Menurutya, seharusnya Yuddy berkaca dan tudingan yang disampaikan Yuddy kepada Hary Tanoe sudah melampaui kewenangan Wiranto sebagai ketua umum.  Apalagi selama Yuddy memimpin Bapilu Hanura, partai tersebut terancam tidak lolos ke DPR. Pembelaan pada Hary Tanoe juga datang dari juru bicara DPP Hanura, RJ Suhandoyo. Secara tidak langsung dirinya menyebut Yuddy tidak beretika karena sebagai politikus kawakan, handal dan berpengalaman di politik, tidak selayaknya mengumbar persoalan internal pada publik. Dirinya juga meminta agar Yuddy tidak bersikap gegabah karena akan merugikan partainya sendiri. Politisi Hanura dari Sulawesi Utara, Hendrik Kawilarang bahkan secara gamblang menyebut motif  Yuddy mendepak Hary Tanoe dari Hanura. Menurutnya, Yuddy sengaja memecah belah Hanura dan mengarahkan dukungan untuk memajukkan Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi. Hal itu diperkuat dengan kehadiran Yuddy di Bandara Halim Perdanakusumah untuk mendampingi JK saat bertemu dengan Jokowi beberapa waktu setelah Yuddy membuat pernyataan meminta HT mundur. Pembelaan pada Hary Tanoe tidak hanya datang dari kalangan internal Hanura, dukungan juga datang dari kalangan eksternal, salah satunya adalah peneliti senior LSI, Toto Izzul Fatah. Menurutnya, manuver politik yang dilakukan Yuddy justru merugikan Hanura sendiri. Sebab peran dan jasa Hary Tanoe untuk Hanura sejak bergabung sangat besar. Hary Tonoe memiliki popularitas yang lebih unggul dari Yuddy sehingga mempengaruhi elektabilitas Hanura. Oleh karena itu, Toto meminta untuk tidak meremehkan peran Hary Tanoe di Hanura. Dukungan kepada Hary Tanoe juga berdatangan dari para pengguna twitter. Banyak dari mereka yang  menyampaikan keberatan atas pernyataan Yuddy yang tak berdasar tersebut. Namun rupanya Yuddy tidak terima dengan kritikan. Yuddy mengancam akan menggebuki para pengguna twitter yang mengkritiknya. Tidak hanya itu, Yuddy juga mengancam akan menghabisi para pengguna twitter tersebut dengan mengerahkan kekuatan dari Pemuda Hanura. Banyak pihak yang menduga manuver politik yang dilakukan Yuddy  tak lebih karena kepentingan pribadinya. Yuddy secara terang - terangan menyatakan dukungannya pada Jokowi - JK. Menurut kabar yang beredar, Yuddy dijanjikan satu kursi menteri jika berhasil memecah belah Hanura dan mengarahkan dukungan partai tersebut pada JK yang ingin maju Capres tidak memiliki kendaraan politik. Seperti yang dikatakan oleh Toto, "saya tidak tahu pasti maksud tersembunyi dari niat Yuddy. Tapi yang pasti tidak jauh - jauh soal itu," kata Toto. Sementara itu, ketua umum Hanura Wiranto lebih memilih bungkam terkait polemik di internal partainya tersebut. Dalam Rapimnas Hanura kemarin, Wiranto sama sekali tidak menyinggung soal evaluasi pada Hary Tanoe seperti yang disebutkan Yuddy sebelumnya. Rapimnas itu hanya menghasilkan kesepakatan bahwa mandat untuk menentukan arah koalisi ada di tangan Wiranto.