Mohon tunggu...
Penulis Katapang
Penulis Katapang Mohon Tunggu... -

Alirka darah dengan syariatNya, hentikan nafas karena jannahNya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mahalnya Politik dalam Sistem Demokrasi

19 Februari 2018   15:03 Diperbarui: 19 Februari 2018   15:20 417
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(sumber gambar: goriau.com)

oleh : Fariha

Jelang pemilu 2019, seluruh stakeholder sibuk melakukan persiapan. Layaknya hajatan besar, butuh persiapan dan butuh dana besar sampai suksesnya hari H. Wajar, jika parpol yang bermunculan diketuai oleh pemilik modal besar atau disponsori oleh pemilik modal.

Pemerintah sendiri, diwakili oleh menteri keuangan Sri Mulyani memutuskan memberikan dana parpol Rp.1.000 per suara sah, naik dari sebelumnya yakni Rp.108. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan  No 277/MK02/2017 pada 29 Maret 2017.

Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi  PP No  5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol (detik.com). KPK Berharap dengan pemberian dana tersebut, parpol bisa berfungsi tanpa melakukan korupsi.

"Padahal yang ideal Rp.10 rb untuk operasional dan pendidikan politik saja, namun tidak masalah jika Rp.1.000 per suara sah, karena memang disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah" Kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan kepada Tempo.co.

Itulah politik dalam sistem demokrasi sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurusi rakyat.

Parpol sibuk bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, tidak peduli seberapa besar dana yang dikeluarkan demi mendapat simpati rakyat. Namun, ketika mereka berkuasa, alih-alih mengeluarkan dana sendiri, uang negara pun mereka enggan mengeluarkan untuk rakyat. Akhirnya, rakyat tetap sengsara, beban hidup semakin berat. Berbeda dengan Islam, yang memandang politik adalah

pengaturan urusan-urusan (kepentingan) rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Dan kepala negara (Khalifah) yang mengatur dan mengurus rakyatnya  setelah nabi saw, berdasarkan hukum Allah. Sabda Rasulullah:

"Imam adalah seorang penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya".

Karena kepala negara (khalifah) mengemban amanah yang besar, tentu tidak akan ada istilah harus mengeluarkan dana besar demi merebut hati rakyat.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun