Era demo, iya era demo. Dimana-mana ada demo. Ada banyak demo, ya demo masak, demo makan tercepat, demo produk terbaru, termasuk demo test drive jika akan beli mobil baru, demo menolak kebijakan pemerintah, demo menolak kenaikan BBM, demo menolak Ahok menjadi Gubernur DKI,dll. Dari sekian banyak demo dan demonstrasi yang disiarkan media ada dua demontrasi yang manarik perhatian. Pertama, demontrasi FPI menolak Ahok jadi Gubernur DKI dan kedua demonstrasi mahasiswa Makassar menolak kenaikan BBM berujung bentrok dengan aparat keamanan (Polri), begitu berita media.
Umumnya demo mempromosikan produk dan demonstrasi menolak kebijakan dan meminta kebijakan pemerintah. Belum pernah terdengar atau jarang terdengar ada diberitakan media demonstrasi massa karena kebijakan pemerintah menguntungkan masyarakat, membantu masyarakat istilah krennya kebijakan pemerintah pro rakyat. Misalnya, ada kebijakan pemerintah membuat bebas biaya sekolah sampai 9 (Sembilan) tahun, atau bantuan uang tunai lewat rekening kepada rakyat tidak mampu secara ekonomi, atau demonstrasi kebahagiaan karena pemerintah memberi pupuk kepada petani, malah ada demonstrasi mempertanyakan kebijakan pemerintah yang pro rakyat itu dicurigai menguntungkan pihak tertentu.
Sama halnya demonstrasi yang terjadi diberbagai kota menolak kenaikan BBM, walau pemerintah telah menjelaskan bahwa kenaikan BBM tersebut adalah untuk kepentingan rakyat secara umum, khususnya rakyat tidak mampu secara ekonomi. Demikian juga demonstrasi yang terjadi di DKI menolak Ahok menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang telah menjadi Presiden RI. Menurut pada pakar tata Negara bahwa Ahok otomatis menggantikan posisi Jokowi menjadi gubernur sesuai UU. Walau Ahok menurut beberapa pendapat adalah orang bersih anti korupsi, transparan dalam penggunaan anggaran, masih harus didemo supaya tidak menjadi gubernur DKI. Â Padahal orang yang mendemo tersebut mensuarakan supaya pimpinan atau pemimpin di Negara ini adalah orang bersih, tidak KKN, tidak korupsi, pro rakyat, dll.
Lalu apakah yang diinginkan jika kebijakan pro rakyat, jika pemimpinnya bersih, tidak KKN, tidak korupsi, tetap juga harus didemo?
Salam damai untuk Indonesia lebih baik
