pemimpinan Indonesia dalam ASEAN Outlook in Indo-Pacific dapat diterima oleh kedua kekuatan utama (AS dan China) berdasarkan kapasitas Indonesia sebagai 'pemimpin ASEAN' dan 'sebagai jembatan' terjadinya dialog antara dua kekuatan besar dalam forum-forum ASEAN plus  (Agastia,  2020).  Diplomasi  pertahanan  menjadi  salah  satu  opsi  di  samping penguatan  kekuatan pertahanan sebagai upaya self-help sebagai strategi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah, tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif yang tidak memihak (Waluyo, 2023).
Sementara dari Kebijakan pemerintah, Indonesia memprioritaskan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercantum dalam Visi Indonesia 2045, di mana Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama (Bappenas, 2019). Walaupun penguatan kemandirian ekonomi dan penguatan peran Indonesia dalam diplomasi lebih tinggi daripada penguatan kapasitas pertahanan/militer, hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah RI seperti yang tergambar dalam pembangunan Minimum Essential Force dalam menghadapi ancaman eksternal terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Menkopolhukam sampaikan pemerintah akan terus melakukan kebijakan penguatan pertahanan, termasuk antisipasi ancaman di laut Natuna.
Dalam konteks politik, menjaga kedaulatan NKRI melibatkan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional dan regional, terutama di forum ASEAN, serta mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis, adalah penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut, sambil menegaskan hak dan kedaulatan atas wilayahnya.
Sebagai  negara  yang  secara  geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan efektif dalam mendudukkan para  negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan setidaknya dapat didasarkan pada:
- Meningkatkan Manajeman Perbatasan Wilayah Laut Natuna
- Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat.
- Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna.
- Adapun kekuatan  TNI  yang  perlu  dibangun  dikepulauan  Natuna  adalah sebagai berikut
- Membangun Pangkalan SukhoiSu-27
- Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apachec
- Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisand
- Patroli Skuadron Jet Pekanbaru
- Menambah Puluhan Kapal dari  Armabar TNI AL dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia  terhadap  ancaman  yang  datang  dari  ketegangan LAUT   CHINA   SELATAN.   Penempatan pasukan   yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.
Diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik cukup berpengaruh terhadap adanya kesadaran negara-negara untuk tidak membantu keadaan. Sebagai negara yang berperan besar dalam penyelesaian konflik dikawasan Laut China Selatan, partisipasi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus aktif mencari jalan konsolidasi dan menghancurkan arti penting kawasan Laut Cina Selatan juga dirasakan oleh dunia internasional.
