Kasus perselingkuhan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang tertangkap basah oleh istrinya di dalam mobil adalah peristiwa yang memalukan, terutama bagi pejabat publik. Sebagai wakil rakyat, seorang anggota dewan seharusnya menjaga nama baik, moral, dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Tindakan seperti ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab, baik secara pribadi maupun profesional.
Masalah ini juga mencerminkan lemahnya kontrol etika di kalangan pejabat. Tidak hanya merugikan keluarganya, kasus ini juga mencoreng citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi panutan. Masyarakat kini semakin kehilangan kepercayaan terhadap pejabat publik karena kasus seperti ini terus berulang. Jika seorang wakil rakyat tidak bisa menjaga moralitasnya, bagaimana mereka bisa dipercaya menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat?
Sebagai solusi, partai politik perlu bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar etika. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk mengawasi perilaku para pejabat, termasuk pembentukan dewan etik yang independen. Pendidikan moral dan pembinaan mental bagi para pejabat juga penting dilakukan secara berkala.
Bagi masyarakat, kasus ini bisa menjadi pengingat untuk lebih selektif dalam memilih wakil rakyat. Jangan hanya memilih berdasarkan popularitas, tetapi juga nilai-nilai moral dan integritas calon. Jika masyarakat terus menuntut perubahan, para pejabat akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kasus seperti ini menjadi hal yang "biasa" di masa depan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
