Makar Tunggangi People Power

Seperti yang telah saya katakan di beberapa tulisan sebelumnya, people power sarat akan kepentingan politik. Ia bukanlah benar-benar suara rakyat, melainkan suara dari para elite politik baik dari pihak TNI pendukung 02 maupun dari para simpatisan. Kini mereka tengah bergerak menjalankan agendanya. Kenapa saya bilang begitu? Berikut analisis yang telah saya himpun berdasarkan informasi teknis pelaksanaan yang beredar di media sosial.

Upaya yang dilakukan agar people power dapat berjalan sesuai keinginan mereka adalah dengan penggalangan massa dari pihak TNI. Selain itu ada pula upaya delegitimasi KPU melalui penolakan saksi dari 02 dalam menandatangani hasil pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah).

Siapakah penggeraknya? Masih ingatkah pada hari Jumat tanggal 10 Mei ada unras ke KPU dan Bawaslu yang digerakkan Kivlan Zen. Saat demonstrasi ke Bawaslu ada sosok yang menarik perhatian saya. Yakni hadirnya Mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pengawal demonstran. Kemungkinan besar, Sjafrie Sjamsoeddin telah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri terkait teknis menjalankan agenda people power. Kenapa petinggi PKS tersebut? Karena sekitar sebulan yang lalu, pentolan PKS itu bertemu dengan Rizieq Syihab di Mekkah. Dalam pertemuan tersebut, Rizieq meminta agar PKS memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk memenangkan Paslon 02.

Maka dari itu, Sjafrie Sjamsoeddin yang telah bertemu dengan Salim Segaf Al-Jufri akan melanjutkan rencananya dengan bertemu dengan kelompok yang mengatasnamakan diri "We don't trust KPU". Kelompok tersebut dimotori oleh bos FPI Muchsin Alatas, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid yang pernah protes kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau karena berikan gelar adat ke Jokowi, dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang juga masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra.

Pertemuan dengan kelompok yang menolak hasil dari KPU itu tentu saja demi memantapkan tercapainya rencana people power. 

Penggalangan massa dari pihak TNI tentu saja akan digerakkan oleh pihak TNI pula. Bisa diprediksi mereka akan melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa senior dari kalangan TNI dalam rangka mendomplengi people power. Mungkin saja nantinya yang bergerak untuk menjalin pertemuan tersebut adalah Sjafrie Sjamsoeddin, Syarwan Hamid, atau Soenarko. 

Sementara upaya untuk mendelegitimasi KPU serta membentuk opini publik terus datang dari pihak BPN. Mereka tidak akan secara langsung menebarkan rencana people power karena sudah terlebih dahulu menyatakan untuk tidak akan menggunakan cara people power. Akan tetapi, agar dapat terbentuk people power secara alami seakan tidak didomplangi kepentingan politik, maka mereka telah menjalankan agenda tersendiri. 

Telah kita ketahui di beberapa pemberitaan, sejumlah saksi dari kubu 02 tidak mau menandatangani hasil pleno KPUD. Artinya, mereka tidak mempercayai hasil dari KPU. Pertanyannya, siapa yang mampu mengarahkan para saksi dari kubu 02? Instruksi tersebut akan sangat mudah dilakukan oleh Ketua Timses BPN Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. Lagi-lagi dia termasuk bagian dari TNI simpatisan 02. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga harus memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, materi hukum pun dipersiapkan guna menghentikan proses Situng KPU RI yang hingga saat ini suara yang masuk menguntungkan Paslon 01. Kemungkinan besar yang bisa menjalankannya adalah Tim Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad. 

Lantas bagaimana membentuk opini publik agar penghentian tersebut terjadi karena ada kecurangan? Maka digalanglah pembentukan opini publik dengan merangkul kalangan akademisi seperti Uanir dan ITB. Kedua kampus tersebut dipilih karena kedekatannya dengan pihak 02. Masih ingatkah lembaga Jurdil 2019 yang tendensius terhadap Paslon 02 dan ditutup karena keberpihakannya? Ternyata lembaga tersebut digagas oleh Aktivis Alumni ITB 1973. Sementara Unair turut dirangkul karena hubungannya dengan dosen jurusan Fisika yang memprotes hasil Situng KPU lewat akun media sosial miliknya. 

Ketika melihat paparan di atas, maka rencana people power yang Jenderal TNI dan simpatisan 02 tengah jalankan menunjukkan people power hanyalah kepentingan politik dari Jendral TNI yang menginginkan makar dengan menunggangi angin massa. Begitu juga dengan pihak BPN yang di balik layar terus menerus berupaya membentuk opini publik akan kecurangan Pemilu. Upaya-upaya itu justru makin mengupas fakta bahwa people power yang simpatisan 02 jalankan adalah dengan mengadu domba masyarakat lewat penggiringan opini. Sebuah people power yang sarat akan kepentingan elite politik, bukan benar-benar dari suara rakyat. 

Sumber: