Keadilan Sosial via Pemindahan Ibu Kota

Pernahkah kita semua merasa bahwa ibu kota Jakarta sangat berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, terutama dengan daerah di luar Pulau Jawa. Roda perekonomian seakan sebagian besar terpusat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Lalu pernahkah terpikir oleh kita seandainya ibu kota bukan di Jakarta maka mungkin perekonomian di daerah lain akan berbeda dan lebih merata? Pemikiran tersebut sepertinya tidak akan hanya menjadi mimpi di siang bolong, karena pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota kita.

Sedari dulu, mulai dari era Presiden Soekarno hinggga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencana pemindahan ibu kota terus digulirkan. Akan tetapi, di era Presiden Jokowi agaknya wacana tersebut akan segera terlaksana. Pasalnya, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Jakarta. Jokowi mendapatkan tiga opsi dalam pemindahan ibu kota. Pertama, tetap di Jakarta tapi memusatkan pemerintahan di distrik khusus di pusat kota. Kedua, memindahkan ibu kota 50-70 km dari Jakarta. Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi memilih opsi terakhir.  

Keinginan untuk memindahkan ibu kota telah lama direncanakan Jokowi. Semenjak kunjungan beliau ke Palangkaraya di tahun 2017 yang lalu, Jokowi mengatakan bahwa ibukota Kalimantan Tengah tersebut cocok menjadi pusat administrasi pemerintahan yang baru. Kini di tahun 2019, Jokowi telah memutuskan untuk melakukan rencananya tersebut, tentunya dengan mempelajari terlebih dahulu kelayakan kota-kota yang akan menjadi calon ibu kota yang baru. Keputusan ini dilakukan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Ketika ibu kota dipindahkan, maka perekonomian dapat menjadi lebih merata sehingga menjadi salah satu jawaban dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lantas bagaimana dengan Jakarta? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bodjonegoro mengatakan bahwa yang menjadi tujuan pemerintah adalah pemisahan pusat bisnis dan pemerintahan. Jakarta tentunya akan tetap menjadi pusat bisnis, yang akan dipindahkan adalah pusat pemerintahan yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif seperti kementerian dan lembaga, DPR, MPR, DPD, kehakiman, TNI, Polri, dan lain-lain. Sedangkan lembaga yang berhubungan dengan jasa keuangan, perdagangan, dan industri seperti Bank Indonesia dan OJK akan tetap berada di Jakarta.

Pemindahan ibu kota ke luar Jawa merupakan keputusan yang menarik dari Presiden Jokowi. Seperti banyak ibu kota lainnya di dunia, Jakarta telah menjadi tempat berkumpulnya manusia dan pusat perekonomian. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dan kesenjangan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ketika pusat pemerintahan nantinya dipindahkan ke tempat lain maka diharapkan akan lebih menciptakan keseimbangan dan mengurangi kesenjangan tersebut.

Apabila kita melihat sejarah, maka pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru. Kita tengok saja AS yang memindahkan ibu kota ke Washington DC dan Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ibu kota bagi negara-negara itu mempertimbangkan aspek yakni harus memberikan keseimbangan dan inklusivitas baik dari masalah wilayahnya, pemerataan ekonomi, etnis, maupun agama. Artinya pemindahan ibu kota Indonesia juga guna mencapai keseimbangan faktor-faktor tersebut serta lebih memudahkan akses pemerintah dengan daerah lain di Indonesia.

Sumber:

1.  Tempo [Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?]
2. Liputan 6 [3 Opsi Diusulkan Terkait Pemindahan Ibu Kota, Apa yang Dipilih Jokowi?]
3. Citylab [Why Building New Capital Cities Might Not Be Such a Bad Idea, After All]