Mohon tunggu...
Negara KITA
Negara KITA Mohon Tunggu... Penulis - Keterangan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Bio

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

TNI Siap Hadapi Perusak Demokrasi

10 April 2019   17:42 Diperbarui: 10 April 2019   18:22 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Panglima TNI Hadi Tjahjanto [Foto: Fathur Rochman]

Acara latihan penanggulangan terorisme Satgultor (Satuan Penanggulangan Teroris) TNI di Ancol, Jakarta Utara pada 9 April 2019 tidak hanya menyajikan simulasi latihan dalam melawan teroris. Ada juga pernyataan tegas dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai pelatihan. Perwira tinggi Angkatan Udara itu mengatakan bahwa pihaknya siap mengamankan Pemilu 2019. Dia juga tekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. Artinya, ia memastikan bahwa TNI netral dalam pesta demokrasi.

Oleh karena itu, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan apabila ada pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika maka akan berhadapan dengan TNI. Ketegasan sikap dari Panglima TNI Hadi Thajanto tersebut merupakan wujud dari kenetralan TNI dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2019. Kenetralan TNI ini adalah bentuk dari politik TNI yang juga politik negara. Artinya, TNI netral demi menjalankan fungsinya sebagai penjaga keutuhan dan kestabilan NKRI. Ketegasan sikap TNI seharusnya menjadi deterrent atau pencegah bagi pihak manapun yang ingin mengganggu kestabilan politik negeri ini.

Potensi rusaknya kestabilan NKRI ingatkan lagi pada Amien Rais sebagai kubu oposisi di Pilpres 2019 yang ingin mewacanakan "People Power". Yakni menggerakkan massa apabila terdapat indikasi kecurangan Pemilu. Mantan Ketua MPR tersebut tidak ingin menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikannya. Padahal negara ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi sehingga memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pilpres. 'People Power' Amie Rais justru menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi, apabila ia menemukan hasil Pemilu tidak sesuai dengan keinginannya walau tanpa ada bukti yang kuat akan kecurangan, maka ia bisa saja tetap menggalang massa untuk menolak hasil Pemilu.

Sikap seperti itulah yang termasuk ke dalam merusak stabilitas politik dan jalannya demokrasi seperti yang Panglima TNI utarakan. Pabila Amien Rais tetap menggunakan langkah yang mampu mencederai demokrasi tersebut, maka ia harus siap berhadapan dengan TNI yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas NKRI. Siapapun pihaknya, bagi yang mengganggu stabilitas politik dan jalannya demokrasi akan berhadapan dengan TNI.

Sumber:

1. Liputan 6 [Panglima Hadi: Siapa yang Mengganggu Pemilu Berhadapan dengan TNI]

2. Tempo [Pengamat: People Power Amien Rais Bentuk Provokasi Demokrasi]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun