Pertahanan Indonesia Lemah, Siapa Bilang?

Debat Pilpres telah memasuki putaran keempat. Hari Sabtu, 30 Maret 2019, debat di Hotel Shangri-la Jakarta pertemukan antara Capres petahana Joko Widodo dan capres oposisi Prabowo Subianto. Tema yang menjadi topik debat terkait ideologi, pemerintahan, hubungan internasional, serta pertahanan dan keamanan.

Prabowo Subianto terlihat offensive dan meledak-ledak ketika memasuki topik pertahanan dan keamanan. Sebagai capres yang pernah menjadi bagian dari TNI, ia mengatakan bahwa pertahanan Indonesia rapuh dan lemah jauh dari harapan. Eks Danjen Kopassus itu membandingkan anggaran pertahanan Indonesia yang senilai 5 % dari APBN dengan Singapura yang memiliki anggaran pertahanan 30 % dari APBN.

Akan tetapi, besarnya anggaran militer tidak menjamin kekuatan pertahanan suatu negara. Berdasarkan data Global Fire Power (GFP), anggaran belanja militer negara-negara ASEAN 2019 menempatkan Indonesia di posisi kedua ASEAN setelah Singapura. Sedangkan pada level dunia, Indonesia menempati urutan 30 dari 157 negara. Akan tetapi, dalam hal kekuatan, Indonesia menempati peringkat ke-15. Peringkat tersebut adalah yang tertinggi apabila kita bandingkkan dengan negara-negara ASEAN. Singapura saja hanya menempati peringkat 59.

Terkait juga dengan pertahanan dan keamanan Indonesia, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada TNI untuk membuat gelar pasukan yang terintegrasi. Contohnya adalah dengan membangun divisi tiga, di mana personil TNI menjaga titik-titik terpinggir Indonesia dengan sangat baik. Selain itu, sistem radar udara dan maritim negara kita juga telah menguasai 100% wilayah Indonesia.

Apabila kita menelisik anggaran pertahanan yang Prabowo permasalahkan, justru anggaran untuk pertahanan Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Artinya dengan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp. 108,4 Triliun, perhatian pemerintah terhadap pertahanan tidak main-main. Bahkan apabila kita bandingkan dengan anggaran pertahanan tahun 2014 era presiden SBY, anggaran pertahanan RI saat itu hanya Rp. 86,2 Triliun.

Lantas apakah yang menjadi landasan Capres 02 Prabowo Subianto ketika ia mengatakan pertahanan Indonesia rapuh dan lemah? Apabila ia tidak melihat data dan fakta yang ada, bagaimana bisa ia membuat kebijakan yang tepat bagi Indonesia, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Apakah ia hanya merasa anggaran sebesar itu sangat kurang? Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak selalu tentang pertahanan dan keamanan. Tidak salah juga saat debat Capres, Jokowi berpendapat bahwa Prabowo yang mantan TNI tidak memiliki kepercayaan akan TNI kita yang kuat.

Sumber:

1. Global Fire Power [2019 Military Strength Ranking (BETA)]

2. Kata Data [Pertahanan dan Keamanan Masih Menjadi Fokus Pemerintahan Presiden Jokowi]

3. Merdeka [Jokowi Dinilai Lebih Paham Soal TNI Ketimbang Prabowo]