Pejabat di Jakarta Menganggap Pelanggaran HAM di Papua Biasa-biasa Saja

Oleh Theo Hesegem

Saya selalu heran dengan sikap pemerintah Pusat terhadap isu-isu dugaan  pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, dianggap sepele dan biasa-biasa saja. Sehingga tidak pernah respon dan menangani dengan serius. Sedangkan arus di dunia internasional terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, sangat kuat dan terekspos di media internasional.

Saya melihat dan membaca berita-berita media Nasional di jakarta, membangun isu bahwa seolah-olah Wakil Bupati Kabupaten Nduga mundar dari jabatanya, mungkin karena berpihak kepada kelompok OPM atau TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Disini perlu anda ketahui bahwa Wentius Nimiangge menyatakan sikap mundur dari Wakil Bupati Kabupaten Nduga bukan karena termakan dengan isu Politik Papua merdeka atau berpihak kepada kelompok OPM, waktu itu saya ada disana ketika Wakil Bupati menyatakan lepas dari Jabatan

Sikap Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang menyatakan dirinya  akan lepaskan dari jabatan, berarti bukan karena terprovokasi dengan isu Politik Papua Merdeka, tetapi ia menyatakan sikap sebagai seorang pimpinan yang  ingin mau jadi korban demi rayatnya yang sedang mengalami korban jiwa disana.

Karena kita ketahui sejak terjadi  pembantain terhadap karyawan PT Istaka Karya di gunung Gabo Distrik Dal Kabupaten Nduga, pada  2 Desember 2018. Selanjutnya pada 4 Desember 2019, dilakukan operasi militer  hingga sampai rayatnya telah ditembak dan  dibunuh. Kemudian terjadi pengungsi besar-besaran hingga sampai masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan,  sampai  meninggal di hutan dan  meninggal ditempat pegungsian dibeberapa Kabupaten di Papua.

Sampai hari ini catatan kami ada sekitar 241 warga masyarakat sipil dari Nduga jadi korban jiwa, Warga non Papua sekitar 17 orang  mengalami korban jiwa.  4 orang diduga hilang disekitar  gunung kabo kini sampai hari ini belum ditemukan. jumlah Keseluruhannya telah mencapai 262 korban jiwa. Mereka ini adalah status sebagai masyarakat sipil yang sebenarnya tidak tau masalah apa-apa dan kemudian mengalami korban jiwa. Dampak dari operasi militer yang dimaksud.

Menurut saya terkait operasi militer Pemerintah Nduga sudah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah Pusat, untuk melakukan penarikan Pasukan dari Non-organik. Namun pemerintah Pusat tidak pernah menanggapi dengan serius apa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan hal itu dianggap biasa-biasa saja lalu semua memilih diam  tidak mau respon usulan yang disampaikan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua, MRP, DPRP,  juga telah menyampaikan sikap yang sama juga kepada pemerintah Pusat, untuk melakukan penarikan pasukan, namun tidak pernah dipenuhi dan ditanggapi juga oleh pejabat atau pentingi di jakarta termasuk saudara Hendro priono.  

Pandangan saudara Henro priono jauh berbeda dengan sikap yang diambil oleh saudara Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge,

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ( Pemerhati Ham ) Theo Hesegem yang memiliki kartu pembela HAM internasional itu mengatakan saudara Henro priono perlu ketahui bahwa  Wakil Bupati Kabupaten Nduga yang telah menyatakan mundur dari jabatannya, sebagai Wakil Bupati adalah  menunjukan sikap dari prikemanusiaan dan prikeadilan sebagai seorang pemimpin karena rayatnya sedang mengalami korban.

Dan hal itu menurut seorang pembela ham mengatakan kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan  tidak salah, karena dia sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Rayat, siap menyatakan mundur dari jabatannya karena demi  rayatnya yang sedang mengalami krisis kemanusiaan yang luar biasa, hingga sampai nasip warga penduduknya tidak jelas dan tergantung di kabupaten lain.

Dari kaca mata  kemanusiaan kita layak untuk memberikan aspresiasi yang sangat tinggi kepada beliau, karena beliau mundur bukan karena kepentingan jabatan Politik praktis, tetapi berani meletakan jabatan sebagai wakil Bupati hanya demi kepentingan kemanusiaaan terhadap masyarakat Nduga dan Papua pada umumnya.

Menurut Theo Hesegem siapapun pemimpin yang mencintai rayatnya pasti ia akan meletakan jabatannya,  karena demi kepentingan rayatnya, dan dia adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sejati dan pemimpin yang bijak, dan pemimpin yang luar biasa, dari sisi kemanusiaan.

Menurut pembela ham itu, Wakil Bupati Nduga adalah merakyat,  paklawan kemanusiaan yang sejati, dan dihargai  dan di hormati oleh semua orang, karena dia   berani dan  siap meletakan dan  mengorbankan dirinya untuk demi kepentingan masyarakat Nduga.

PANDANGAN YANG BERBEDAH

Pandangan yang berbeda terjadi di kalangan elit Politik di jakarta, bahwa pengunduran diri yang dilakukan saudara Wakil Bupati Kabupaten Nduga, seolah-olah berkaitan dengan isu Politik Papua merdeka dan mendukung kelompok Organisasi Papua Merdeka, OPM atau TPNPB Tentara pembebasan Nasional Papua Barat.

Pada tanggal 23 Desember 2019, saat wakil Bupati menyatakan lepas dari jabatannya, waktu itu saya ada disana bersama  Danrem 172 Papua, saya melihat dan menyaksikan sendiri, bagimana kesan pesan yang disampaikan oleh Wakil Bupati segaligus berani untuk melepaskan jabatan bukan karena isu politik praktis atau papua merdeka, menurut saya  tidak. Ia menyatakan sikap lepas  dari Jabatan demi masyarakatnya,  yang telah  meninggal dan itu disampaikan di Depan Danrem masa pendemo dan depan Danrem 172 Papua, Binsar Panjaitan serta didepan masa yang hadir pada saat itu.

Waktu itu Danrem 172 sampaikan bahwa sikap saudara Bupati mengundurkan diri adalah demi kepentingan rayatnya dan saya sangat mengerti, sikap yang disampaikan saudara wakil Bupati

Waktu itu juga Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge, sampaikan bahwa, dirinya juga telah menyetujui dan merekomendasikan, kepada pihak TNI/POLRI bahwa silakan perang dengan OPM atau TPNPB dan silakan tentukan tempat dimana  kalian mau perang terbuka. Sehingga perang bisa dilakukan dilapangan terbuka.

Menurut Bupati dirinya sudah pesan kepada kedua belah pihak, kalau perang dilancarkan diharapkan agar masyarakat sipil tidak mengalami korban jiwa. Namun saya mendengar  banyak masyarakat sipil yang tidak tau apa-apa  jadi korban jiwa.

Tetapi kenyataan dilapangan sangat berbeda dengan apa yang saya sampaikan.
Kami sudah datangi ke jakarta menawarkan kepada pemerintah Pusat untuk minta melakukan penarikan pasukan, namun hal itu tidak ditanggapi serius dan dianggap biasa-biasa oleh pemerintah Pusat.

Sekarang sopirnya  Wakil Bupati di tembak, hingga sampai menimpah kematian. Dirinya heran juga bagimana pemerintah Pusat memilih berdiam semua terkait kasus Nduga. Katanya disela-sela masa dilapangan terbang Kenyam kabupaten Nduga, Papua

Sikap Saudara Henropriono yang mengatakan OPM harus didaftarkan sebagai teroris Internasional dan  tikus-tikus hutan harus tuntas di prantas.

Menurut saya pernyataan ini, pernyataan seperti Kanak-kanak apa lagi saudara Henro priono mendesak kepada seluruh pejabat negara di Papua untuk melakukan sumpah janji  kepada NKRI adalah suatu hal yang keliru dan mungkin juga tidak pernah ikut dalam acara pelantikan setiap bejabat sedangkan setiap pelantikan pejabat telah menyampaikan sumpah janyi kesetiaan pada Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia.

Mantan kepala BIN mestinya taulah biasanyakan, setiap acara pelantikan pejabat   melakukan sumpah janji setia kepada NKRI.  Petanyaannya sumpah janyi seperti apa lagi ? Yang harus dilakukan ?

Saudara Henropriono perlu ketahui bahwa Wentius Nimiangge menyatakan mundur dari Wakil Bupati Kabupaten Nduga bukan karena isu Politik Papua merdeka.

Wentius mengatakan saya akan lepaskan jabatan, karena rayat saya banyak yang telah meninggal dan dibunuh, oleh anggota TNI dan POLRI, saya sudah tidak berdaya dan bertahan sebagai seorang pemimpin, karena jumlah  korban masyarakat sipil semakin bertambah. Katanya.

Menurut saya pernyataan saudara Wakil Bupati sangat jelas, namun pemerintah Pusat seperti saudara Henro priono terlalu banyak memberikan bumbuh di media yang sangat tidak Netral.

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua( Pemerhati Ham )

Direktur Eksekutif

Theo Hesegem