Mohon tunggu...
Andre
Andre Mohon Tunggu... Auditor - Ordinary man who is trying to speak out what is in his mind :)

Straight Man in a Straight Way :)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

SBY Komentari Kebijakan Maritim Presiden Jokowi

28 Agustus 2016   15:42 Diperbarui: 28 Agustus 2016   15:45 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : majalahdermaga.co.id

Kemarin ( 27 Agustus 2016 ) Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari kebijakan maritim Presiden Jokowi. SBY mengatakan bahwa kebijakan maritim Presiden Jokowi selama ini hanya sebatas retorika belaka. "Without Action, Without Policy, Without actual program to be implemented".

Tentu yang menjadi pertanyaan kita semua, patutkah SBY mengomentari kebijakan Maritim Presiden Jokowi ? Tentu kita semua masih ingat selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Pemerintahannya tidak benar - benar concern pada urusan maritim. Mari kita bahas satu persatu kata - kata yang kemarin diungkapkan oleh Mantan Presiden SBY.

  1. Mantan Presiden SBY mengatakan Pemerintahan Presiden Jokowi don't even have a maritime policy. Mantan Presiden SBY mengatakan Presiden Jokowi tidak memiliki kebijakan yang bersangkutan dengan kemaritiman.  Bagaimana bisa dikatakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki kebijakan tentang kemaritiman disaat Presiden Jokowi sendiri benar - benar concern dengan bidang maritim. Tahun lalu ketika Presiden Jokowi mengunjungi tanjung priuk, beliau merah besar ketika mengetahui dwelling time di tanjung priuk yang tergolong lama. Saat itu pula Presiden Jokowi memberi target penurunan dwelling time kepada Menko Kemaritiman. Masalah dwelling time ini telah memakan korban 1 Menko Kemaritiman yang dicopot oleh Presiden Jokowi. Masalah dwelling time ini cukup berhasil diatasi oleh Menko Kemaritiman yang ke 2 yaitu Rizal Ramli. Melalui kebijakan - kebijakannya, dwelling time di tanjung priok turun. Selain dwelling time, Menko Kemaritiman juga terus berkoordinasi dengan kementerian lain dan menghasilkan kebijakan yang benar - benar menunjang nawacita Presiden Jokowi dibidang kemaritiman. Bagaimana bisa dikatakan Pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki kebijakan dibidang kemaritiman?
  2. Selain itu, Mantan Presiden SBY juga mengatakan Pemerintahan Presiden Jokowi doesn't do anything that bring a progress to Indonesia's maritime sector. Mantan Presiden SBY mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak berbuat apapun untuk memajukan sektor maritim Indonesia. Apa yang Mantan Presiden SBY lakukan selama Well, bisa saya pastikan Mantan Presiden SBY salah total! Bagaimana bisa dikatakan tidak melakukan apapun disaat Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri KKP Susi Pudjiastuti tengah gencar - gencarnya mengexecute kapal - kapal ilegal. Tentu hal yang dilakukan oleh Menteri Susi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap ketersediaan hasil laut untuk nelayan - nelayan lokal. Pemerintahan Presiden Jokowi juga terus memberikan bantuan terhadap nelayan - nelayan lokal agar dapat bersaing dengan nelayan - nelayan asing. Mengingat semua hal yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, bagaimana bisa dikatakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi selama ini do nothing ?
  3. Selain Without action and policy, beliau juga mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi have no actual maritime program to be implemented. Tidak ada program untuk diimplementasikan ? Presiden Jokowi memiliki segudang program untuk memajukan sektor maritim. Presiden Jokowi telah menggalakan program Tol Laut, lalu program peningkatan kesejahteraan nelayan dan lainnya. Dengan program - program tersebut, bagaimana bisa dikatakan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki Program dibidang kemaritiman?

Saya bukan seorang pembenci Mantan Presiden SBY. Bagi saya setiap Presiden memiliki jasa bagi bangsa dan negara. Daripada terus mengkomentari, alangkah baiknya jika kita saling mendukung satu sama lain. Dalam suatu pemerintahan kritik itu memang diperlukan, tetapi kritik itu haruslah berdasarkan fakta yang real apa adanya bukan hanya sekedar mengkritik.

:)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun