Sektor Informal memiliki peran yang sangat Vital bagi Negara-negara sedang Berkembang (NSB) seperti Indonesia. Mengapa dikatakan vital, hal tersebut dikarenakan struktur perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor Informal sebesar 70%, sedangkan sektor formal hanya 30% nya. Sektor Informal memiliki karakteristik seperti : jumlah unit usaha dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu, padat tenaga kerja ( Labour intensive ), akses ke lembaga keuangan daerah, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan sektor formal.
Penggunaan modal untuk sektor informal relatif sedikit dibandingkan dengan sektor formal. Dengan disediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal bisa memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia.
Pertanyaannya, dengan potensi sebesar 70% tersebut apakah sudah cukup menjadi pondasi perekonomian Indonesia?" Jawabannya adalah belum. Karena dilihat dari kenyataannya, dari Gross Domestic Bruto (GDP) Indonesia years to years belum cukup. Ditinjau dari tingkat ketimpangan sosial ( Gini Ratio ) juga cenderung stagnan 2014 – 2015 pada angka  ±0,41. Ketimpangan tersebut terjadi dikarenakan di era kapitalisasi seperti sekarang ini, dia yang memiliki sumber daya modal tinggi yang dapat eksis di tengah gempitan krisis ekonomi, sedangkan sektor-sektor kecil seperti UMKM cenderung tenggelam bak mati suri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa hasil program yang difokuskan untuk masyarakat kecil sudah mulai terlihat jika kita lihat dari penurunan gini rasio, seperti program 40% penduduk terbawah yang juga sudah mulai menunjukan hasil. Contohnya adalah Program Keluarga Harapan, kartu pintar, kartu sehat dan dana desa.
Berbagai cara ditempuh oleh pemerintah. Dengan anggaran pemerintah pada tahun 2018 yang semakin besar, rencananya akan difokuskan pada program pengentasan kemiskinan. ( Bappenas.go.id) Selain itu, pada tahun 2018 pemerintah juga akan berfokus pada pendidikan dan kesehatan di daerah. Karena dua hal itu termasuk dalam prioritas nasional pemerintah.
Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla sebenarnya sudah terlihat sinyalemen-sinyalemen menggembirakan. Berbagai upaya dilakukan, hingga berulang kali diadakan reshuffle kabinet, hingga menemukan formasi yang pas untuk mengatasi problematika ekonomi ini. Salah satunya adalah di lantiknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dalam struktur kabinet Joko Widodo. Berbagai gebrakan dilakukan seperti tax amnesty hingga kredit murah. Hal ini seakan menjadi angin segar bagi sektor informal yang selama ini mati suri.
Di era pemerintahan ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga meluncurkan program besar, yaitu Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini diluncurkan untuk upaya meningkatkan permodalan masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup 3 area pokok, yaitu Kebijakan Berbasis Lahan yang meliputi reforma agraria, pertanian, nelayan, budidaya rumput laut dan masyarakat miskin kota. Â Kebijakan Berbasis Kesempatan yang meliputi manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah dan sistem pajak berkeadilan. Kebijakan berikutnya adalah Kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang meliputi pasar tenaga kerja, vokasi dan kewirausahaan.
Dimulai dari me-release program kredit murah subsidi pemerintah KUR 9%. Bagi dunia usaha yang notabene didominasi sektor informal, hal ini sangat membantu sekali karena suku bunganya cukup terjangkau. Imbasnya adalah, angka kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan turun dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
Faktanya kebijakan pemerintah selama 1 tahun terakhir ini memberikan efek nyata dan konstruktif bagi struktur perekonomian di Indonesia, dukungan semacam inilah yang dinanti nanti rakyat untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini memasung rakyat Indonesia.
