Analisa Sederhana : Kejanggalan Data KPKWatch

Beberapa waktu yang lalu, saya blog walking dan menemukan sebuah ulasan menarik mengenai data korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan ke-valid-annya. Beberapa data grafik korupsi parpol yang mencantumkan sumber dari KPK Watch bertebaran di sosial media. Berdasarkan kicauan di lini masa KPK Watch (@KPKWatch_RI), dapat dikatakan bahwa KPK Watch mengambil data korupsi parpol dari website Indonesian Coruption Watch (ICW). Namun pihak ICW menolak bahwa data tersebut bersumber dari website nya..

Saya pun mencoba stalking ke lini masanya Sahabat ICW. Dan menemukan anjuran sebagai berikut..

Kemudian saya masuk ke link ini:

http://novi-ratnanoviasari.blogspot.com/2014/03/indeks-korupsi-partai-politik-versi-kpk.html

Ada yang menarik, salah satu artikel yang ada di link ini adalah tentang Jokowi, beliau sangat memuji2 jokowi, apakah beliau pendukungnya? atau pendukung PDIP?  wallahu ‘alam.

Saya sempat capture agar tak dituduh hoax.. Hehe..

13964897001968930112

Well, untuk hal ini, saya mencoba berpandangan objektif. Saya rasa kita semua sepakat, bahwa korupsi adalah penyakit kronis yang sudah mendarah daging di negara kita, Indonesia.

Kita kembali membahas link yg direkomendasikan ICW. Ternyata link itu mengkritisi rilis KPKwatch tentang partai-partai korupsi, namun menurut saya,sangat tidak substansial dan cenderung emosi.

Mari simak redaksi kalimatnya :

13964898241273083458

Saya rasa, sangat penting kita mengukur prestasi korupsi mulai cikal bakal kelahiran KPK pada tahun 2002, meskipun disahkan oleh presiden tahun 2003 dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Periode pengukuran 2002 – 2014 sangat ideal. Sejatinya tidak bisa dipisahkan kedua rentang waktu itu. Jangan sampai partai politik membuat rilis tahun 2009 – 2014, karena amat sangat jelas ini akan menihilkan korupsi dibawah tahun 2009 yg sangat banyak.

Saya sangat sependapat dengan tulisan mba novi bahwa ada 2x pemilu, sehingga jika kita ingin membuat index korupsi, pembagi 2 periode harus memasukkan data jumlah pemilih tahun 2004 dan 2009.  Nah, kenapa KPKwatch_RI hanya memakai data 2009, apa ada data yg disembunyikan ?

Sebelum menjawab data yg disembunyaikan KPKwatch_RI, saya coba lihat ada twit2 KPKwatch dengan Gerindra:

1396490158416372009

Entahlah. Semoga saya salah karena menganggap ini sebagai “kedekatan” KPKwatch_RI dengan Gerindra

13964902131952731960

Menurut saya, sangat jarang jika akun-akun ber-genre serius terlihat seperti berdialog.  Twit tersebut berasal dari relawan Prabowo tentang KPKwatch_RI, yang sekilas memang professional.

Jika KPKwatch_RI di backup oleh LIPI dan mahasiswa aktifis anti korupsi. Keren juga ya..

13964902661726476945

Bagi saya pribadi, siapapun yang ada dibelakang KPKwatch, seharusnya semakin menyadarkan kita untuk bicara dengan data. Sampai di sini data KPKwatch_RI bisa dibilang valid, karena setelah saya coba cek link-link yang di share di TL twitternya, maupun nama-nama yang dishare di kasusnya, memang benar ada dan valid.

Misalnya grafik ini :

13964907121416488052

Yang saya tangkap dari analisa dan ‘keluhan’ Mbak Novi adalah index, dan nama jabatan. Untuk index, saya setuju agar KPKwatch_RI memperbaiki dengan bilangan pembagi hasil pemilu 2004 dan 2009. Karena jika hasil Index korupsi hanya di bagi tahun 2009, maka hasilnya seperti rilis KPKwatch_RI berikut ini:

13964907321737183083

Namun, jika saya bagi dengan jumlah pembagi hasil pemilu 2004:

13964908911013067269

Dan Pemilu 2009:

13964909061257570925

Maka saya mendapatkan hasil index menurut perhitungan saya sebagai berikut:

13964909341767076748

Nah... Jika kita urutkan sesui index terbesar korupsi dan terendah, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

13964909672114452567

Tak bisa dipungkiri, bahwa yang index tertinggi korupsi masih di tempati PDIP. Selanjutnya ditempati partai baru Gerindra dan Hanura.  Yang jadi pertanyaannya adalah, ‘Mengapa KPKwatch hanya gunakan data tahun 2009 ?” Kayaknya mulai terbongkar nih..  Hehehe..

Hemat saya, sebenarnya tanpa KPKwatch_RI merilis Index, sudah cukup mengetahui siapa partai terkorup, namun index yg dikeluarkan itu terlihat lebih adil, kenapa?  karena tidak bisa disamakan besarnya 10 korupsi yg dilakukan partai besar dengan 10 korupsi yg dilakukan partai kecil.

Mari kita perdalam lagi analisanya.. Mbak Novi juga menggugat tentang keterangan “Mantan Kades” dan “Gunung Kidul”, juga “Ketua MK” :

13964910331166074239

Setelah saya cek, Ketua MK adalah kader Golkar, wajar beliau dimasukkan list kasus di kader golkar, nama Gunung kidul, setelah saya coba telusuri, maksudnya adalah anggota Dewan DPRD Gunung Kidul.

1396491098864870719

Semoga kita bisa sependapat, bahwa keterangan Gunung Kidul dalam grafik tersebut sebagai salah ketik tim KPKwatch.

Lalu, ini :

13964911281871846091

Setelah saya coba googling, ternyata, mantan Kades Manis Kidul yg ada di list Partai Hanura, adalah Caleg Hanura. Ini Buktinya :

13964911871598953345

Lagi-lagi yang dikritisi hanyalah tentang keterangan jabatan dari nama pelaku korupsi saja. Padahal, jika kita mau mencari tahu lebih jauh, maka akan terlihat kasus yang sebenarnya.  Saya rasa bukan maksud tim KPKwatch untuk membuat grafik tersebut menjadi absurd dengan analisa-analisa ringan yang dibuat oleh Mbak Novi dalam blog-nya.

Namun, saya sedikit berterima kasih kepada pembuat analisis di blog tersebut. Karena telah membuat saya menjadi penasaran, dan berusaha untuk mencari lebih jauh tentang nama-nama yang ada dalam grafik yang dirilis KPK Watch. Yang ternyata, ketika kita cek, kasus itu memang betul-betul ada dan terjadi di dunia nyata dan tersiar di dunia maya.