Akil Mochtar Semakin Runtuhkan Wibawa Lembaga Negara

Akhir-akhir ini Indonesia diguncang kembali dengan adanya kasus korupsi di lembaga MK (Mahkamah Konstitusi). Tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terkait kasus suap sengketa Pilkada kian meruntuhkan wibawa lembaga Negara khususnya dalam bidang hukum. Bahkan, sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang ketatanegaraan Indonesia, kredibilitas MK dipertanyakan.

Kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar ini menjadi perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Lembaga tinggi Negara dan juga pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung ini ternyata sama saja dengan lembaga Negara lain yang juga terjangkit korupsi. Hal ini sangat menyedihkan sekali ketika mengingat pernyataan Akil Mochtar beberapa waktu lalu bahwa Ia akan memerangi korupsi dan bahkan dia berani untuk memotong jarinya kalau Ia terbukti menerima uang hasil suap maupun korupsi.

Mahkamah Konstitusi yang dulunya sangat disegani oleh masyarakat dan dianggap sebagai tonggak terakhir dalam penegakan hukum kini telah luntur akibat kasus suap yang dilakukan oleh Akil Mochtar. Bahkan, dengan munculnya kasus MK ini masyarakat akan menganggap bahwa lembaga tinggi Negara di Indonesia ini semuanya telah bobrok dan hanya many oriented.

Sebenarnya, kejadian yang beruntun mengenai kasus korupsi dan suap bukanlah semata-mata karena kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Budaya suap dan korupsi seakan sudah mengakar begitu dalam pada lembaga-lembaga Negara, yang akhirnya sekarang setelah adanya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kasus-kasus tersebut mulai terbongkar satu persatu termasuk kasus suap MK.

Dari serangkaian kasus tersebut yang perlu diperbaiki adalah sumber daya manusia yang ada dilembaga Negara. SDM yang dibutuhkan adalah yang ‘benar-benar bersih’, dengan kata lain tidak hanya mengaku bersih dari perkataan saja tapi juga dengan perbuatan. Percuma saja apabila seperti kasus Akil Mochtar yang menggalakkan pemberantasan korupsi dengan potong jari malah justru dirinya sendiri yang menjadi tersangka korupsi tersebut. Bahkan, kasus MK ini tidak hanya berdampak pada badan MK sendiri namun juga memberi citra negative masyarakat terhadap semua lembaga Negara di Indonesia dan juga partai politik yang terkait.

Jadi, apalagi yang tersisa dari negeri ini? Rasa apatis terhadap lembaga Negara Indonesia  sudah bermunculan dari benak masyarakat. Masihkah oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus korupsi maupun suap akan tetap melakukan aksinya? Mungkin saja, jika oknum-oknum tersebut masih saja many oriented. Atau mungkin mereka akan berhenti jika tersangka korupsi diberi hukuman mati seperti yang dinyatakan oleh Jimly Asidiqie. Mungkin saja.