Gender and Development: Retorika Kesetaraan dalam Pembangunan Global

Di era pembangunan yang semakin kompleks, isu gender bukan lagi sekadar wacana marginal, melainkan salah satu elemen kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan global. Dalam konteks negara-negara dunia ketiga, kesetaraan gender tidak hanya menghadapi tantangan struktural, tetapi juga menjadi ajang tarik-menarik antara tradisi, modernisasi, dan kepentingan politik-ekonomi global. 

Selama beberapa dekade terakhir, konsep gender mainstreaming diadopsi sebagai strategi utama  pembangunan. Namun, kritik terhadap pendekatan ini semakin gencar. Banyak program pengarusutamaan gender terbukti bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan ketidaksetaraan. Sebagai contoh, beberapa negara di Afrika dan Asia berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar, tetapi gagal menciptakan ruang ekonomi dan politik yang setara bagi perempuan dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sering kali hanya mengakomodasi kebutuhan minimal perempuan tanpa mengubah struktur patriarki yang lebih dalam.  

Isu gender dalam pembangunan juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kapitalisme global. Perempuan di negara-negara dunia ketiga sering kali menjadi tenaga kerja murah dalam industri tekstil, manufaktur, atau agrikultur yang mendukung rantai pasokan global. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan yang dijanjikan oleh program pembangunan sering kali terdistorsi menjadi eksploitasi. Contohnya, di Bangladesh, perempuan mendominasi industri garmen yang menopang ekonomi nasional, tetapi mereka menghadapi upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.  

Kesetaraan gender sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik oleh negara-negara dunia ketiga untuk mendapatkan legitimasi internasional. Banyak negara mengadopsi kebijakan inklusif gender hanya untuk memenuhi standar donor asing atau lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali bersifat elitis dan tidak menjangkau perempuan di tingkat akar rumput. Misalnya, kebijakan kuota gender dalam parlemen sering kali menguntungkan kelompok elit perempuan yang memiliki akses politik, sementara perempuan miskin dan terpinggirkan tetap tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.  

Melampaui paradigma tradisional, pembangunan yang transformatif harus berorientasi pada perubahan struktural yang nyata. Hal ini mencakup redistribusi kekayaan, reformasi hukum, dan penguatan gerakan perempuan di tingkat lokal dan global. Gerakan perempuan di negara-negara dunia ketiga, seperti Narmada Bachao Andolan di India atau jaringan perempuan tani di Amerika Latin, menunjukkan bahwa perjuangan perempuan tidak hanya menyangkut isu gender tetapi juga hak atas tanah, lingkungan, dan sumber daya. Perspektif kritis ini menantang model pembangunan yang sering kali mengeksploitasi perempuan demi pertumbuhan ekonomi.  

Kesetaraan gender dalam pembangunan harus melampaui retorika kebijakan dan simbolisme politik. Tantangan utama adalah menciptakan pembangunan yang tidak hanya inklusif tetapi juga memberdayakan perempuan untuk menjadi agen perubahan. Hal ini memerlukan pendekatan yang interseksional, memahami bahwa gender beririsan dengan isu lain seperti kelas, ras, dan lingkungan. Dengan begitu, pembangunan di negara-negara dunia ketiga dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan, bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk seluruh masyarakat.