Indonesia sebagai salah satu negara dengan luasnya hutan tropis, hal memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global. Pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) telah menjadi masalah yang sangat serius di negara-negara. Salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi GRK adalah sektor kehutanan. Oleh karena itu, Indonesia meluncurkan kebijakan sebagai penguatan komitmen dalam salah satu tindakan NDC Indonesia yang dikenal sebagai FOLU Net Sink (Forest and Other Land Use Net Sink) dengan tujuan mencapai status "net sink" pada sektor hutan dan lahan pada tahun 2030. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan, yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pemanasan global.
Menurut data dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektar hutan tropis, yang menyumbang sekitar 10% dari total emisi global. Berdasarkan laporan World Resources Institute (WRI) pada tahun 2021, sektor kehutanan Indonesia menyumbang hampir 50% dari total emisi negara ini, sebagian besar berasal dari deforestasi dan degradasi lahan. Dalam konteks ini, kebijakan FOLU Net Sink bertujuan untuk mencapainya dengan memastikan bahwa emisi yang dihasilkan oleh sektor hutan dan penggunaan lahan lebih rendah dari kapasitas penyerapan karbon hutan dan lahan.
Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia juga berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, dan mencapai 41% dengan bantuan internasional. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan reforestasi untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon.
Dari sumber ppid menlhk memuat informasi bahwa deforestasi Indonesia dari tahun 2020 ke tahun 2021 merupakan angka terendah dalam 20 tahun terakhir, yaitu seluas 113,5 Ribu Ha dan kemudian turun lagi dari tahun 2021 ke tahun 2022 menjadi seluas 104,0 ribu Ha. Angka tersebut merupakan deforestasi netto dan terus menurun dengan peningkatan penanaman (RHL), pengendalian karhutla, pengendalian perizinan dan law enforcement.
Kebijakan FOLU Net Sink menghadirkan peluang besar dalam memitigasi perubahan iklim. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank menyatakan bahwa Indonesia dapat menyerap lebih dari 2,6 gigaton CO2 per tahun melalui pengelolaan hutan yang baik dan restorasi lahan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pengurangan pemanasan global.
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Pertama, deforestasi ilegal dan konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang terjadi secara masif masih menjadi masalah utama. Berdasarkan laporan Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 2 juta hektar hutan setiap tahunnya antara 2001-2020, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Kedua, meskipun ada program restorasi, proses pemulihan lahan membutuhkan waktu yang sangat lama dan investasi yang besar.
Selain itu, kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini bisa terhambat oleh konflik kepentingan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Misalnya, ekspansi perkebunan yang merusak hutan seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi lokal yang tidak selaras dengan tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Saya berpendapat bahwa kebijakan FOLU Net Sink Indonesia memiliki potensi untuk menjadi solusi signifikan dalam mengatasi pemanasan global, tetapi hanya jika disertai dengan langkah-langkah nyata dan komitmen jangka panjang. Salah satu langkah kunci adalah penegakan hukum yang tegas terhadap deforestasi ilegal dan pembalakan liar. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada penanaman pohon, tetapi juga pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan restorasi ekosistem secara holistik.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat mengubah sektor kehutanan dari penyumbang emisi menjadi penyerap karbon yang efektif. Namun, keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada komitmen Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti konflik lahan, penyalahgunaan izin, dan ketimpangan ekonomi yang seringkali merugikan lingkungan.
Secara keseluruhan, FOLU Net Sink bisa menjadi bagian dari solusi terhadap pemanasan global, tetapi untuk mencapai hasil yang optimal, kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian alam Indonesia.
                                                       Â
