Perekonomian di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan signifikan, hal ini ditandai dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024, meskipun begitu garis kemiskinan di Indonesia justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi kemiskinan, tantangan inflasi tetap ada, terutama pada komoditas pangan. Dilansir dari kompas.com dari artikel yang berjudul "Beras dan Kemiskinan" (sumber : https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/02/beras-dan-kemiskinan?open_from=Search_Result_Page) menjelaskan bahwa kenaikan bahan pangan, salah satunya pada komoditas beras, menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan garis kemiskinan yang kini mencapai Rp 582.932 per kapita per bulan.
Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras mengalami lonjakan sebesar 20,07% sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024, yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan nasional. Kenaikan harga ini terjadi di tengah penurunan produksi beras akibat dampak El Nino, yang memicu kekhawatiran akan ketersediaan pangan di masa mendatang. Pemerintah merespons situasi ini dengan melakukan impor beras dan meluncurkan program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang tertekan oleh inflasi. Beberapa kebijakan juga dilakukan oleh Pemerintah seperti menaikkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) dan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan pendapatan petani dan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menstabilkan harga pangan, serta menaikkan upah buruh guna menjaga daya beli masyarakat.
Respon Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sudah cukup bagus dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, terutama pada permasalahan tingkat kemiskinan. Namun, tantangan akan tetap ada karena kenaikan harga pangan (terutama pada waktu tertentu seperti hari raya dan lain lain) dapat menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, maka pemerintah seharusnya menyiapkan alternatif lain dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin dapat terjadi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H