Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari

Historia Indonesia sejak berdirinya kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan sejumlah Kesultanan Islam yang memiliki kemasyhuran dan ketangguhan disektor maritim mendorong bangsa lain untuk berkunjung baik untuk bersahabat maupun untuk berdagang. 

Dengan 2,7 juta km2 luas wilayah laut atau sekitar 70% dari luas wilayahnya keseluruhan serta memiliki Zona Ekonomi Eksklusif lndonesia (ZEE) seluas 3,1 km2, menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkannya guna mencapai kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah pemanfaatan potensi pariwisata bahari.

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam ekosistem pesisir dan laut (seperti pantai berpasir, goa, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut dan terumbu karang) yang paling indah dan relatif masih belum dikembangkan (pristine, unspoiled). Potensi tersebut mampu menjadi sumber pertumbuhan eknonomi  sangat besar terlebih dalam paradigma pengelolaan pariwisata bahari (marine and coastal tourism).

Pengembangan potensi bahari secara optimal akan memiliki dampak signifikan yaitu peningkatan nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects yang sangat besar. 

Untuk meningkatkan kinerja sektor periwisata bahari, lima komponen utama dari sisi pengadaan (supply side) pariwisata bahari, yakni objek pariwisata bahari (attractions), transportasi, pelayanan, promosi, dan informasi, harus secara terpadu diperkuat dan dikembangkan, sehingga lebih atraktif dan yang terpenting adalah dukungan berbagai faktor seperti kebijakan politik serta dukungan keuangan, sumberdaya manusia, infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, serta partisipasi masyarakat secara komperhensif.

Mengoptimalkan potensi pariwisata bahari harus dengan mengoptimalkan pembangunan dengan strategi dan perencanaan yang tepat seperti:

Strategi pertama, dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus beralih dari pendekatan kebijakan dengan sistem birokrasi yang terkesan berbelit menjadi sistem pendekatan bisnis berbasis masyarakat. Dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses pengembangan bisnis pariwisata bahari. 

Pemerintah adalah pemegang kebijakan yang harus meyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari.

Kedua, melakukan pemetaan atau maping terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infarstruktur pendukungnya dan kemampuanya dalam menopang perekonomian. Penting juga memetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari baik lingkungan internal maupun ekternal. 

Pemetaan kekuatan dan kelemahan (strength and weakness) pariwisata bahari tersebut serta pemetaan Lingkungan eksternal seperti sosial-budaya, politik/kebijakan, ekonomi-pasar, dan kemampuan teknologi. 

Pemetaan potensi pariwisata bahari juga harus melihat program pengembangan  pariwisata bahari negara lain sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mengembangkan pariwisata bahari.