Soekarno, Sang Nakhoda Agung Maritim

Pembangunan Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran Sang Founding Father Indonesia, Proklamator sekaligus Presiden Pertama Indonesia  Ir, Soekarno. Berbicara sektor maritim kepemimpinan diera Soekarno atau yang akrab kina kenal dengan Bung Karno mencerminkan seorang pemimpin yang terpatri ocean leadership dalam jiwanya, dimana konsep pembangunan di eranya adalah berorientasi pada pondasi negara maritim.

Untuk menguatkan Indonesia sebagai negara maritim Presiden Soekarno menginisiasi Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, yang salah satu fokusnya adalah penguatan teritorial dan kedaulatan maritim nasional. Bung karno memiliki visi kedepan yang sangat luar biasa serta bekal historis bangsa yang penuh maka era kepemimpinanya menitik beratkan kemaritiman dalam pola pembangunan nasional.

Enam tahun berselang yaitu pada  23 September 1963, Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi menggelar Musyawarah Nasional Maritim pertama di sekitar Tugu Tani, Jakarta. Seluruh stakeholder maritim nasional hadir dalam acara tersebut untuk memberikan kontribusinya dalam arah pembangunan maritim. Even bersejarah untuk republik ini memiliki andil besar sebagai pijakan bagaimana bangsa Indonesia menatap masa depan, membangun asanya berorientasi pada penguatan maritim sebagai dasar pembangunan nasional. Pada event tersebu Bung Karno juga disematkan menjadi Nakhoda Agung NKRI yang bercita-cita menjadi negara maritim yang besar guna meneruskan kejayaan pendahulunya yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Filosofi penyematan gelar atau sebutan tersebut adalah dimana nakhoda yang berarti pemimpin kapal, agung artinya besar dan mulia, jadi Presiden Soekarno adalah pemimpin besar bangsa ini, Nakhoda Agung bagi bangsa yang memiliki laut yang lebih luas dari daratannya atau istilah lainnya merupakan negara kepulauan yang bercorak bahari. Hal ini membuktikan bagaimana gelora jiwa dan semangat bung Karno dalam usahanya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim sesungguhnya.

Untuk menanamkan semangat kemaritiman pada diri masyarakat Indonesia Bung Karno menetapkan hari maritim nasional pada hari tersebut sesuai dengan Keppres Nomor 249/1964. Selanjutnya dalam kepemimpinannya, Bung Karno ingin menjadikan Indonesia sebagai Mercusuar Dunia dengan menjadikan sektor maritim dalam orientasi pembangunannya. Hal itu ditandai dengan membangun Kompartemen Maritim yang dipimpin oleh Letjen KKO Ali Sadikin dan beberapa industri maritim.

TNI AL Sebagai bhayangkara bangsa disektor bahari di masa Bung Karno berada pada militer yang dahsyat dan disegani terlebih pada saat usaha merebut Irian Barat melalui operasi Trikora peran TNI AL sangat diperhitungkan. Pada saat itu KRI Irian dan 12 kapal selam kelas Whiskey yang didatangkan dari Uni Soviet menjadi kekuatan ampuh armada tempur kita yang ditakuti di kawasan saat itu.

Gelora semangat bung karno menyiratkan darah kepemimpin prabu Dapunta raja Sriwijaya yang menjadikan Kerajaan tersebut sebagai negara maritim di bumi Nusantara, dan semangat gelora persatuan bangsa yang selalu didengungkan oleh bung Karno dalam setiap kesempatan adalah gambaran perjuangan Mahapatih gajah mada yang bercita cita menyatukan Nusantara dalan satu pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar selevel emperium yang memiliki armada laut yang tangguh yang dipimpin oleh laksamana agung Sang Mpu Nala.

Saat ini maritim harus digelorakan secara masif dimana dalam menuju Poros Maritim Dunia seperti yang didengungkan selama dasa warsa ini maka semangat Bung Karno sebagai Nakhoda Agung NKRI perlu dijadikan suri tauladan yang baik dan inspirasi pembangunan nasional. Dengan semangat gotong royong dan musyawarah mufakat sebagai intisari dari Pancasila, Bung Karno menggerakan pembangunan maritim hingga akhir kepemimpinannya.

Semangat bung Karno sebagai Nakhoda agung maritim harusnya menjadi barometer saat ini agar ironi pembangunan maritim yang selalu tersandra oleh kepentingan yaitu pembangunan yang masih diselimuti dengan karakter ego sektoral dan individualistik Sehingga raport merah masih banyak dialami oleh pemerintah sekarang dalam membangun kemaritiman nasional.

Diharapkan tongkat estafet kepemimpinan dalam membangun negara maritim yang dilandaskan Pancasila dan UUD 1945 terus berlanjut di pemimpin saat ini dan yang akan datang. Sehingga kejayaan maritim Indonesia sebagai bangsa yang besar menjadi suatu keniscayaan sebagaimana menggeloranya kata -- kata bung Karno.