Pengawasan terintegrasi membutuhkan kesiapan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem teknologi yang memadai agar pengawasan bisa dilaksanakan secara optimal.Â
Kementerian kelautan dan perikanan sudah membangun teknologi kontra illegal fishing, dimana dalam sistem teknologi tersebut  mencakup teknologi vessel monitoring system (VMS), satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed yang bertugas menjadi mata bagi Kementerian kelautan dan perikanan.Â
Teknologi pemantauan tersebut dalam operasionalnya dikendalikan langsung oleh Pusat Kendali Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta, dan stasiun lapangan (ground station) yang lokasinya berada di pulau Bali.
Selain ketiga teknologi tersebut, ada juga sistem identifikasi otomatis (AIS), pengawasan matra udara (airborne surveillance), dan sistem peringatan geofencing (warning system geofencing).Â
Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Di luar dari Pemanfaatan sistem teknologi, pengawasan perikanan terukur juga akan diperkuat dengan optimalisasi pengawasan langsung menggunakan armada Kapal pengawas kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki beberapa kapal pengawas kelautan dan perikanan yang selalu melakukan kegiatan patrol dilaut.Â
Kolaborasi atau kerja sama antar lembaga penegakan hukum dilaut seperti KKP, TNI AL, Polisi Perairan (POLISI), BAKAMLA, KPLP (Kemenhub) dan BEA CUKAI ( Kemenkeu ) juga harus terus ditingkatkan untuk harmonisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Suksesnya kebijakan perikanan terukur tentunya memerlukan pengawasan yang optimal, pengawasan yang terintegrasi yang merupakan Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi untuk penguatan armada pengawasan adalah strategi pengawasan perikanan terukur yang diharapkan mampu menjaga kebiajkan sesuai arah dan tujuannya.Â
Teknologi dipakai untuk meningkatkan operasi pengawasan yang optimal di seluruh wilayah perairan yang dinilai rawan.Â
Dalam kegiatan ini, pelibatan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi fokus agar tercipta sinergi pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan terintegrasi bisa dilakukan dengan strategi-strategi sebagai berikut:
Pertama, Penguatan Sumberdaya manusia pengawasan, dimana pembangunan kapasitas serta pengembangan kualitas SDM pengawasan harus dioptimalkan, seperti petugas pengendalian operasi yang menjalankan teknologi-teknologi pemantauan, para personel kapal pengawas perikanan.
