Mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia

Sepekan ini publik Indonesia dihebohkan dengan berita aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara adalah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dimana kita semua tahu bahwa daerah tersebut mengandung sumber daya alam yang melimpah, baik sektor energi sumber daya mineral maupun sektor kelautan dan perikanan.

Aktivitas kapal ikan asing tentu menjadi pertanyaan bagi semua pihak khususnya masyarakat Indonesia, keberadaan kapal asing baik kapal ikan maupun kapal perang asing tentu banyak yang mengartikan sebagai wujud pencederaan terhadap kedaulatan maritim Indonesia. 

Terlebih dalam kurun waktu hampir satu dekade ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Pemerintah fokus mengembangkan ekonomi maritim, bahkan untuk mewujudkan semua itu Indonesia memiliki satu Kementrian Koordinator yang fokus pada optimalisasi sektor maritim.

Sudah sejak zaman nenek moyang kita, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang telah dapat memanfaatkan sumber daya maritimnya dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan menguasai laut untuk mencukupi kebutuhan dasarnya termasuk mampu menjaga keamanan dan keselamatan aktivitas di laut dengan efektif. 

Jika kita telaah satu per satu lima pilar utama dari prinsip "maritime fulcrum" Indonesia maka akan banyak didapati pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Indonesia untuk membuktikan dirinya sebagai negara maritim sebelum kemudian menjadi pusat maritim dunia.

Untuk menjawab problematika di perairan Natuna Utara dan sektor matirim nasional secara umum, tentunya pembangunan ekonomi maritim harus diperkuat, negara harus hadir di wilayah perairan Indonesia. Seperti cita-cita bung Karno bahwa Indonesia harus menjadi negara maritim. 

Di mana hiruk pikuk kapal-kapal Indonesia mengalahkan riak gelombang itu sendiri. Tentunya ibarat sebuah bangunan, pembangunan sektor maritim Indonesia haruslah memiliki pondasi dan pilar-pilar yang kuat agar struktur pembangunan sektor maritim kuat dan mampu menopang pembangunan nasional.

Pilar pertama adalah budaya maritim, di mana Indonesia harus membangun kembali budaya maritimnya. Membangun kembali berarti Indonesia harus meyakinkan diri bahwa bangsa ini sebenarnya pernah memiliki budaya maritim yang masyhur. 

Kita bisa menengok sejarah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya maka tidak diragukan lagi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang bahkan telah menjelajahi laut sejak lama dan membangun kekuatan di laut sampai mempengaruhi manca negara.