Hari ini 24 Mei 2020, untuk pertama kali saya merayakan lebaran dengan keluarga yang tidak lengkap. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali Ini kedua kakakku tidak dapat mudik ke rumah ayah dan ibu di Banyuwangi.Â
Hal ini terjadi karena masih dalam pandemi Covid19 dan pemerintah telah berusaha menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masyarakat sudah sepatutnya berperan aktif untuk memutus rantai virus dengan cara cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan tidak mudik ke kampung halaman.
Walaupun Hari Raya Idul Fitri tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun saya pribadi dapat menerima dan berempati di momen seperti ini. Hari ini untuk pertama kali saya melakukan salat ied di rumah sendiri. Aneh memang, namun bagaimana lagi karena tempat tinggal saya dipenuhi pemudik dari Bali yang lolos dan berlebaran di kampung halaman. Jadi saya ragu untuk ikut salat ied di masjid.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya rumah ibu saya juga sangat sepi dari kunjungan tamu. Hanya ada 2 keluarga dari tetangga kanan dan kiri yang datang bersilaturahmi tadi pagi. Lebaran Idul Fitri tahun ini yang menurut saya kurang berkesan membuat saya berpikir dan berandai-andai seperti apa jika saya berada di momen lebaran di masa pemerintahan Hindia Belanda?
Menurut referensi yang saya baca terdapat 3 hal unik momen lebaran era penjajahan Belanda yaitu, tradisi mudik, kue lebaran dan situasi lebarannya.
Menurut dosen Sejarah IAIN Surakarta Martina Safitry, walaupun Belanda memiliki kontrol terhadap sistem pemerintah Indonesia, namun umat muslim di Indonesia masih diberi keleluasaan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.
Sama seperti beberapa tahun lalu di zaman modern ini, perdebatan mengenai penentuan awal Ramadahan juga terjadi di masa penjajahan. Pada era pemerintahan Belanda Perhimpunan Penghoelo dan Pegawainya (PPDP) atau lebih dikenal Hoofdbestuur merupankan badan pemerintah Hindia Belanda yang menentukan awal Ramadhan secara resmi.
Meski demikian dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) juga memiliki Hoofdbestuur-nya sendiri. Lambaga itu juga memiliki peran besar terhadap penentuan awal Ramadhan.
"Kedua belah pihak menentukan perhitungan dengan cara masing-masing," ujar Martina (11/5/2019).
