Mari sedikit kita lupakan Joko Widodo, Basuki Ahok, dan lain sebagainya. Melangkah kembali ke masa lalu untuk mencari pelajaran dan pengetahuan dari sejarah. Ini tentangDjuanda(ejaan saat ini: Juanda)Kartawidjaja, kalau saja Ia masih ada  dan memilikifacebook, mungkin namanya aka nada dalam list ulang tahun hari ini, 14 Januari 2014, mengingatkan kita semua (yang sudah lupa atau mulai lupa) tentang sosok seorang pahlawan, perdana menteri terakhir kala Indonesia masih menganut sistem parlementer. Namanya (seharusnya) tentu sangat eksis di telinga kita semua, ataujangan-jangan ada di antara Anda yang tidak tahu?
[caption id="" align="aligncenter" width="380" caption="Djuanda Kartawidjaja, tahukah Anda? (Sumber: http://uniknya.com/2013/12/hari-ini-13-desember-deklarasi-djuanda-2/)"][/caption]
Jika masih ada, hari ini genap 92 tahun usianya, namun Djuanda meninggal 7 November 1963silam dalam usia setengah abad lebih 2 tahun saja.
Betapa hebatya Djuanda Kartawijaya, namanya diabadikan di Bandung. Nama Djuanda dipilih menggantikan nama Jalan Dago. Begitupun sebuah taman hutan raya di Bandung Utara, Taman Hutan Raya Djuanda atau Dago Pakar. Sebuah waduk terbesar di Jatiluhur pun diberi nama Djuanda. Beralih jauh ke timur, di Surabaya pun namanya diabadikan sebagai bandar udara setempat.
[caption id="" align="aligncenter" width="448" caption="Taman Dago di Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung (Sumber: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=755830&page=4)"]
Putra Sunda Terakhir (hingga saat ini)
Siapa Djuanda Kartawijaya? Seorang pemuda kelahiran  Tasikmalaya, 14 Januari 1911. Untuk yang satu ini, orang Sunda tampaknya perlu berterima kasih sangat banyak pada sosoknya. Selepas kepergiannya, belum ada lagi orang Sunda berjaya dalam pentas politik dan pemerintahan negeri ini. Djuanda adalah Perdana Menteri Indonesiaterakhir di era Sukarno.Sayang jejaknya kini belum mampu diikuti oleh putra-putri Sunda setelahnya.Dua nama Sunda setelah Djuanda paling adalah Prof. Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD, bekas menteri) dan Umar Wirahadikusumah (bekas wapres era Suharto).
Menggagas Deklarasi Djuanda, Menuju Indonesia Negara Maritim
Betapa hebatnya Djuanda, hingga pemerintahan seorang Bung Karno pun runtuh kestabilannya sepeninggalan Djuanda. Tidak ada lagi penasihat handal dengan ide-ide cemerlang yang siap berdiri di samping Bung Karno hingga akhirnya ia jatuh dari tampuk kekuasaan. Perdana menteri terakhir Indonesia inilah orang jenius yang telah mencetuskan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Indonesia Selepas Djuanda
[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Garis Pantai Indonesia (Sumber: http://www.pantai.org/others/garis-pantai-indonesia)"][/caption]
Indonesia selepas kepergian Djuanda kian melupakan warisan abadi sang Djuanda: Deklarasi Djuanda. Sejak era Sriwijaya diabad ke-7, rajanya yang terkenal,Sri Maharaja Balaputradewa, telah menyadari bahwa wilayahnya yang merupakan cikal bakal Indonesia adalah negara dengan garis pantai yang luas membentang. Tak ayal di abad ke-7, Sriwijayalah penguasa lautan, kerajaan dengan kekayaan bahari terkaya kala itu.
[caption id="" align="aligncenter" width="542" caption="Indonesia (Sumber: http://syafraufgisqu.wordpress.com/2013/04/05/peta-kedalaman-lautan-di-indonesia/peta-kedalaman-lautan-indonesia/)"]
Di abad ke-14, terkenal nama Mahapatih Gadjah Mada yang rela mengorbankan dirinya menyatukan Nusantara di bawah bendera Majapahit. Majapahit adalah juga kerajaan maritim terbesar di kala itu, Gadjah Mada dengan berapi-api bertekad sampai mati akan menyatukan Nusantara yang terpecah atas lautan-lautan di antaranya.
Di tahun 1957, semangat Balaputradewa dan Gadjah Mada diteruskan oleh Djuanda Kartawijaya, inilah sebenarnya warisan abadi Djuanda. Bayangkan saja, sebelum Deklarasi Djuanda,wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaituTeritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939(TZMKO 1939). Dalam peraturan ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut!
[caption id="attachment_305906" align="aligncenter" width="627" caption="Pahlawan Maritim Nusantara (Sumber: http://wacananusantara.org/balaputradewa/)"]
![13896895151374534090](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/552e220e0423bdc9238b4569.jpeg?t=o&v=770)
Djuanda Kartawidjaja mengusulkan bahwa seharusnya wilayah lautan Indonesia ditarik dari batas pulau terluar negara (kala itu belum termasuk Irian Jaya atau Papua), bukan dari pulaunya. Yang artinya secara otomatis, batas dan kuasa Indonesia atas lautan yang mengelilinginya bertambah, dan itulah hak negara atas wilayahnya! Deklarasi Djuanda menyatakan bahwaIndonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.
Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 12.987 laut! Dan kini setelah koreksi dan penambahan Irian Jaya dalam wilayahnya, garis pantai Indonesia adalah yang terpanjang ke-4 di Dunia dengan 95.181 km (PBB, 2008).
Deklarasi Djuanda tidak serta merta diterima, baru pada tahun 1982, 19 tahun setelah wafatnya Djuanda, deklarasi tersebut dapat diterima dan ditetapkan dalam sidang UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea)mengenai konvensi hukum laut PBB ke-3 tahun 1982. Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Itulah sekelumit kisah tentang Djuanda Kartawidjajayang kini sedang berulang tahun. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, Gus Dur mencanangkan 13 Desember (hari proklamasi Deklarasi Djuanda) sebagai Hari Nusantara. Kemudian Megawati menerbitkan Keppres no 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.
Refleksi Deklarasi Djuanda
[caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="Perkampungan Nelayan Miskin (Sumber: http://naufalrospriandana.blogdetik.com/2012/12/25/hello-world/)"][/caption]
Ironisnya lautan luas Indonesia yang dulu diperjuangkan mati-matian oleh Djuanda Kartawidjaja, kini hanya membisu saja. Lautannya yang kaya tidak membuat Indonesia mampu bicara dalam dunia internasional. Negeri ini dahulu besar dari lautannya, nenek moyangku katanya seorang pelaut, namun ironis kini para penjaga garis terdepan bangsa di ujung tapal batas pulau-pulau terluar hanyalah mereka yang hidup miskin tanpa sentuhan pemerintah. Ya bangsa kita dikawal olehnelayan miskin, pelaut di garda terdepan, pengwal-pengawal negeri yang hidup tanpa apresiasi yang layak. Negeri ini jati dirinya adalah negeri bahari, amfibi yang kuat di darat, jaya di laut, namun kini seolah hanya kucing yang takut air.
Indonesia negeri bahari, yang ribuan tahun lalu pelayarnya telah berlayar hingga Afrika Polynesia di kala pelayar Eropa masih berkubang di laut dangkal…Inilah negeri bahari, yang 5,8 juta kilometer persegi lautnya menjadi tempat ikan berlompatan sepanjang musim…
Inilah negeri bahari, yang apabila kau menyelam ke dalam palung-palungnya, kau akan temui Tuhan Yang Maha Indah…
Inilah negeri bahari, yang di atasnya tertanam 13.466 mutiara pulau-pulau…
Inilah tanah air yang tanah dan airnya menjadi tempat bermukim makhluk-makhluk Allah sumber manfaat bagi sesama…
Jayalah Indonesia-ku! Terima kasih Djuanda Kartawidjaja :)