Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, telah menjadi tulang punggung sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan prinsip gotong-royong melalui pembayaran iuran. Namun, di balik keberhasilannya yang besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih merata, JKN juga menghadapi berbagai tantangan yang serius, salah satunya adalah perdebatan tentang kenaikan iuran yang berpotensi memperburuk situasi. Kenaikan iuran ini sebagian besar dipicu oleh defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Penyebab Defisit BPJS Kesehatan
Defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebagian besar disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan yang diterima dari iuran peserta dan biaya klaim layanan kesehatan yang harus ditanggung oleh BPJS. Sumber pendapatan utama BPJS adalah iuran yang dibayarkan oleh peserta, baik yang mandiri maupun yang menerima bantuan dari pemerintah (PBI). Namun, pengeluaran yang harus dikeluarkan BPJS untuk membayar klaim layanan kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya terus meningkat. Meningkatnya biaya perawatan, obat-obatan, serta teknologi medis yang semakin canggih menjadi faktor utama penyebab peningkatan klaim. Selain itu, semakin banyaknya pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan biaya besar juga berkontribusi terhadap lonjakan pengeluaran BPJS.
Ketidakseimbangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran tepat waktu. Meskipun ada kewajiban bagi peserta untuk membayar iuran, tidak semua peserta dapat memenuhi kewajiban tersebut. Terutama bagi peserta mandiri yang berpenghasilan rendah atau yang merasa bahwa biaya iuran terlalu memberatkan, sering kali mereka memilih untuk menunda atau bahkan tidak membayar iuran sama sekali. Hal ini menyebabkan BPJS kekurangan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim, dan pada akhirnya defisit anggaran terjadi.
Dampak Defisit Terhadap Kelancaran Layanan Kesehatan
Defisit anggaran ini tidak hanya memengaruhi operasional BPJS Kesehatan, tetapi juga berdampak langsung pada kelancaran layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, klinik, maupun puskesmas. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah potensi gagal bayar BPJS kepada fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kepada peserta. Ketika BPJS Kesehatan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim fasilitas kesehatan, rumah sakit atau klinik akan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas layanan yang mereka berikan. Fasilitas kesehatan yang lebih kecil atau yang berada di daerah terpencil akan lebih terdampak oleh keterlambatan pembayaran ini, karena mereka tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk bertahan lama tanpa pembayaran yang tepat waktu.
Selain itu, jika BPJS tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim, dapat timbul ketidakpercayaan dari fasilitas kesehatan terhadap program ini. Fasilitas kesehatan mungkin akan lebih enggan untuk menerima peserta JKN, atau mereka dapat membatasi jenis layanan yang mereka berikan kepada peserta JKN. Ini tentu saja akan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Dampak Sosial dari Kenaikan Iuran
Kenaikan iuran yang diajukan oleh BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit ini seringkali dianggap sebagai solusi yang paling langsung. Namun, kebijakan ini membawa dampak sosial yang cukup besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan iuran akan semakin memberatkan mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat mengurangi daya beli mereka terhadap layanan kesehatan yang sebelumnya dapat diakses dengan lebih mudah.
Bagi peserta yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah, meskipun mereka tidak secara langsung terbebani oleh kenaikan iuran, peningkatan iuran dapat menyebabkan defisit yang lebih besar pada anggaran pemerintah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi alokasi anggaran untuk sektor kesehatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, dampak sosial yang lebih besar dirasakan oleh peserta mandiri di kelas non-PBI, khususnya mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Kenaikan iuran untuk kelompok ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak mampu membayar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pembayaran atau bahkan mendorong mereka untuk keluar dari program JKN. Hal ini tentu akan memperburuk masalah defisit dan memperburuk sistem perlindungan kesehatan yang sudah ada.
Penyelesaian yang Dapat Dipertimbangkan
