Siang ini (19/08/2019), Menkopolhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers hasil Koordinasi Pengendalian Keamanan Nasional. Dalam keterangannya, Wiranto menyayangkan beredarnya berita bohong yang menyulut demonstrasi di Jayapura dan Manokwari. Meskipun begitu, Wiranto menegaskan bahwa pelecehan terhadap bendera merah putih di Surabaya akan tetap diusut sesuai koridor hukum. Wiranto juga mengapresiasi permintaan maaf Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur (Jatim), dan menjamin bahwa keamanan nasional sepenuhnya di bawah kendali. Saat ini, eskalasi isu Papua cenderung mereda. Meskipun begitu, beberapa catatan layak digarisbawahi.
1) Isu Sensitif Papua
Sulit mengabaikan fakta bahwa Papua pernah mengalami situasi kurang menyenangkan, khususnya selama Orde Baru. Konsesi pertambangan yang ditandatangai Suharto, salah satunya PT Freeport Indonesia telah menjadikan Papua sebagai lumbung dolar, namun hasilnya sangat sedikit dirasakan rakyat Papua. Baru di era Jokowi ini, pemerintah mengambil alih 51 persen saham Freeport, dan mengalokasikan 819 juta USD pinjaman untuk BUMD Papua yang dijaminkan dari saham Freeport. https://finance.detik.com/energi/d-4353715/pemerintah-caplok-51-saham-freeport-papua-dapat-apa
2) Mayoritas Pro NKRI
Merasa tidak diperhatikan, 01 Juli 1971 kelompok Seth Jafeth Roemkorem mendeklarasikan kemerdekaan Papua, di mana momen ini diperingati sebagai hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hampir 50 tahun sejak lahirnya OPM, mayoritas rakyat Papua masih memilih setia pada NKRI. Hal itu terlihat pada partisipasi Pilpres 2019 yang mencapai 94.23 persen, di mana Jokowi-Amin menang mutlak di Papua. https://regional.kompas.com/read/2019/05/19/15405771/rekapitulasi-kpu-jokowi-maruf-menang-telak-di-seluruh-papua
3) Pemerintah Sudah Perhatikan Papua
Pilihan rakyat Papua tetap bersama NKRI tak lepas dari berbagai perhatian pemerintah untuk Papua. Pasca Orde Baru misalnya, kebijakan otonomi khusus (Otsus) diterapkan untuk Provinsi Papua sejak 2001. Anggaran Otsus pun terus meningkat, hingga mencapai Rp2.5 triliun pada 2019 ini. Selain itu, Jokowi juga menaruh perhatian khusus dengan membangun infrastruktur yang ambisius. Tak hanya itu, harga BBM di Papua yang belasan kali lipat dibanding Pulau Jawa, di bawah Jokowi bisa diseragamkan hingga pelosok Papua. https://www.tribunnews.com/bisnis/2016/10/19/harga-bbm-di-papua-sama-dengan-jawa-terobosan-bersejarah-presiden-jokowiÂ
4) Ada Adu Domba Pihak Ketiga
Meskipun begitu, selalu ada yang bermain dalam pasang surut isu Papua, salah satunya dengan mendukung segelintir kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pada kasus pembunuhan 31 Pekerja PT Istaka Karya tahun lalu misalnya, ditemukan fakta bahwa senjata KKB berstandar NATO. Artinya, ada kekuatan besar yang memperkeruh isu dan memancing keuntungan dalam konflik Papua. Hari ini, mereka kembali bermain dalam isu demonstrasi Papua, dan bermaksud membawa isu itu pada sidang umum PBB yang akan berlangsung September 2019 mendatang. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204201149-20-351143/tni-kkb-pembunuh-pekerja-papua-punya-senjata-standar-nato
5) Hindari Provokasi
